SURABAYA - Tren rumah bersubsidi di Jawa Timur diminati masyarakat.
Khususnya mereka yang masih pasangan muda, yang baru berumah tangga.
Namun demikian dengan harga Rp 163 juta per unit, membuat pengusaha memilih mengembangkan bisnis properti ini di luar kawasan Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo).
Wakil Ketua DPD REI Jawa Timur Hasbi A Rahman kepada Radar Surabaya Bisnis mengatakan agar harga bahan baku bisa sesuai dengan harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Maka harga tanah yang didapat minimal Rp 2.200.000 per meter perseginya.
"Harga tanah segitu sudah tidak ada di Surabaya, Gresik," katanya, Rabu (23/10).
Hasbi menambahkan pihaknya meminta agar kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 ditambah menjadi total 250.000 unit rumah subsidi.
Artinya, REI meminta agar ada penambahan kuota pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 84.000 unit pada tahun 2024.
"Pemerintah memberikan stok FLPP hanya sebanyak 166.000 unit rumah subsidi. Sementara pada tahun 2023, realisasi FLPP menyentuh angka 229.000 unit rumah subsidi," katanya.
Hasbi mengatakan ada sejunlah kendala yang dialami pengembang saat ini.
Menurutnya perizinan ini menjadi hal yang paling krusial dalam mengembangkan sebuah bangunan properti.
Meski sudah ada program Online Single Submission (OSS) tapi kenyataan di lapangan, khususnya sudah masuk ke daerah kota/kabupaten masih belum sinkron, sehingga dampaknya pada proses sertifikasi lahan.
"Kami berharap ada kemudahan dalam hal mengurus perizinan," katanya.
Lebih lanjut Hasbi mengatakan kendala selanjutnya adalah pada permodalan dengan bunga bank yang cukup tinggi.
"Saya ini harus ada intervensi dari pemerintah terutama soal persyaratan dan perizinan. Apalagi saat ini Presiden Prabowo memiiliki program rumah tiga juta per tahun," pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa