SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat per September 2024, sebanyak 905 desa di 28 kabupaten maupun kota di Jatim, terdampak kekeringan.
Selain itu, sebanyak 655.277 Kepala Keluarga (KK) dengan total 1.664.433 jiwa, juga terdampak kekeringan.
Kepala BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkap daerah paling terdampak kekeringan ada sekitar 11 kabupaten, yaitu Sampang, Pamekasan, Lamongan, Ngawi, Gresik, Banyuwangi, Tuban, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek, dan Sumenep.
Gatot mengatakan BPBD Jatim bersama kabupaten/kota telah melakukan dropping air bersih ke daerah-daerah terdampak kekeringan tersebut.
"Dari BPBD Jatim telah melakukan dropping air bersih sebanyak 1.232 rit dari anggaran APBD,. Kami juga melakukan dropping air bersih sebanyak 2.966 rit dari dana BTT (Belanja tidak terduga)," ujarnya, Senin (16/9).
Lebih lanjut Gatot menambahkan sebanyak enam kabupaten/kota di Jawa Timur kehabisan anggaran untuk mengatasi kekeringan.
Menurutnya enam daerah itu sudah berkoordinasi dengan BPBD Jatim untuk mendapat anggaran BTT dari APBD Pemprov Jatim.
Enam daerah itu, yakni Kabupaten Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Pacitan, Jember, dan Lumajang.
Gatot mengimbau warga agar aktif melaporkan ke BPBD setempat jika ada titik daerah atau pemukiman mengalami kekeringan.
Sementara itu musim kemarau membuat sejumlah lahan pertanian di Jawa Timur mengalami kekeringan.
Bahkan kekeringan di sejumlah lahan di Jawa Timur ini menyebabkan tanaman pertanian puso atau gagal panen.
Dari data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur per Agustus 2024 untuk tanaman padi, total areal terdampak kekeringan seluas 31.588,94 hektare dengan puso seluas 7.666,80 hektare.
Daerah terdampak terluas terjadi di Kabupaten Lamongan seluas 11.736,0 hektare dengan puso 5.335,50 hektare.
Lalu Kabupaten Gresik seluas 5.954,5 hektare dengan puso 1.477 hektare.
Disusul Kabupaten Pacitan seluas 5.785,50 hektare tidak terjadi puso, kabupaten Bojonegoro seluas 5.713,0 hektare dengan puso 92 hektare.
Kabupaten Tuban seluas 1.089,4 hektare dengan puso seluas 239,40 hektare.
Kemudian Kabupaten Nganjuk seluas 698,0 hektare dengan puso 204 hektare, Kabupaten Mojokerto seluas 268,5 hektare dengan puso 257,5 hektare dan Kabupaten Jombang seluas 130 hektare dengan puso 20 hektare.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Baju Trihaksoro mengatakan Kementerian Pertanian MoU dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait ketahanan pangan nasional.
Yakni ketahanan pangan Jawa Timur untuk beras sudah melampaui target.
“Tapi diharapkan untuk membantu provinsi lain dengan program pompanisasi. Saat ini sudah ada sekitar 6.000 pompanisasi. Namun rata-rata masih kewenangan pusat. Yakni di Sungai Brantas dan Bengawan Solo,” katanya kepada Radar Surabaya.
Menurutnya hingga saat ini Jatim masih menjadi lumbung pangan. Baju menambahkan ini harus terus dijaga.
“Pastinya bukan hanya menjadi tugas petani. Namun juga peran seluruh petugas irigasi yang menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian. Tujuannya agar kedaulatan pangan bisa terjaga,” jelasnya.
Dengan adanya pompanisasi tersebut, lanjut Baju, untuk dulunya wilayah yang bisa dua kali panen beras, dengan program ini tentunya bisa tiga atau empat kali panen beras.
“Bisa meningkat jumlah panennya, termasuk yang tidak bisa panen bisa panen,” katanya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa