RADAR SURABAYA BISNIS – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 dilaporkan tetap kuat dan kredibel.
Pemerintah mencatat keseimbangan primer menunjukkan angka positif dengan tingkat defisit yang sangat terkendali, menandakan realisasi fiskal berjalan sesuai jalur (on track).
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada Jumat (18/9/2026).
Baca Juga: Investasi Rp88,1 Triliun dari China Bidik Industri hingga Lapangan Kerja Baru
"Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track," ujar Menkeu Suahasil Nazara.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun, atau setara dengan 65 persen dari target tahunan. Angka ini didorong oleh pertumbuhan positif di berbagai sektor penerimaan.
Penerimaan pajak tercatat tumbuh impresif sebesar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai membukukan penerimaan sebesar Rp210,2 triliun (tumbuh 7,8 persen), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Baca Juga: Sampah 60 Ton Menumpuk di Aset KAI Pasar Turi Surabaya, Pengelola Terancam Denda Rp50 Juta
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun (tumbuh 17,1 persen). Secara khusus, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau naik 33 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat defisit APBN berada di angka Rp240,1 triliun, atau hanya 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu menekankan bahwa percepatan belanja pemerintah terus diiringi dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
APBN 2026 terus difokuskan sebagai alat shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Baca Juga: Setiap Desa di Sidoarjo Bakal Dapat Bantuan Rp200 Juta, Ini 4 Peruntukannya
"Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel," tegasnya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN.
Hal ini bertujuan agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga secara simultan.
Baca Juga: Sangat Menjanjikan Bisnis Ekspor Mamin Indonesia Tembus Rp435 Triliun, Surplus Rp311 Triliun
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis