radarsurabayabisnis.id - Ketidaksesuaian kategori desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Tidak sedikit warga yang merasa kondisi ekonominya kurang mampu justru tercatat dalam desil tinggi sehingga tidak masuk dalam sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dalam DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran data.
Dinsos Jatim bersama Dinsos kabupaten/kota dan pendamping sosial akan memfasilitasi warga kurang sejahtera yang tercatat dalam desil tinggi untuk mengajukan perbaikan data.
Baca Juga: Banyak Warga Miskin Mendadak Kaya, 3.000 Warga Surabaya Ajukan Perbaikan Desil
“Dinsos Provinsi bersama Dinsos Kabupaten/Kota dan pendamping memfasilitasi warga kurang sejahtera yang masuk desil tinggi untuk dilakukan pemutakhiran data,” kata Novi, Selasa (8/9).
Desil Jadi Dasar Penentuan Penerima Bansos
Pembagian desil dalam DTSEN digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
Namun, Novi mengakui masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah warga tidak berada di rumah ketika dilakukan pengecekan lapangan.
Baca Juga: Banyak Warga Bingung soal Desil DTSEN, BPS Ungkap Variabel yang Jadi Penentu
Selain itu, proses pemadanan data juga menggunakan administrasi kependudukan. Kondisi dalam satu kartu keluarga (KK) yang memiliki anggota dengan aset tertentu juga dapat memengaruhi penentuan desil.
“Bisa jadi saat pemadanan data dalam satu KK ditemukan salah satu anggota rumah tangga memiliki aset berharga,” jelasnya.
Ada Inclusion Error dan Exclusion Error
Menurut Novi, pengelompokan berdasarkan desil tetap diperlukan karena membuat penentuan sasaran bansos menjadi lebih spesifik. Pemerintah dapat memprioritaskan masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan tertentu sesuai kriteria masing-masing program.
“Manfaatnya untuk sasaran penerima bansos agar lebih spesifik. Karena mereka ada dalam kelompok-kelompok yang memang dinilai berhak untuk mendapatkan bansos,” ujarnya.
Meski demikian, sistem tersebut tetap memiliki potensi kesalahan sasaran atau eror. Ada inclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi masuk sebagai penerima bantuan.
Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam sasaran penerima bansos.
“Apabila terdapat inclusion atau exclusion error, sasaran bansos kurang tepat dan harus dilakukan pemutakhiran ulang,” tegas Novi.
Warga Bisa Ajukan Perubahan Data
Masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengajukan perubahan data.
Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun kanal terkait DTSEN. Pemutakhiran data ini menjadi langkah penting agar warga yang memang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial akibat ketidaksesuaian data.
Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat yang merasa masuk dalam desil tinggi meski kondisi ekonominya kurang mampu dapat mengajukan perbaikan agar data yang tercatat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya