RADAR SURABAYA BISNIS – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk memastikan likuiditas perbankan mengalir lebih optimal ke sektor riil, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mulai September 2026, BI resmi menaikkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau setara dengan 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Baca Juga: Kementan Kebut Perbaikan Irigasi Tersier, Targetkan Tanam 3 Kali Setahun
"Penguatan intermediasi juga perlu didukung oleh sisi permintaan, mengingat masih besarnya undisbursed loan yang dapat menjadi ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan," ujar Destry dalam diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas" di Jakarta, Selasa (3/9).
Menurut Destry, kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya "Sinergi Merah Putih" bersama pemerintah dan dunia usaha. Sinergi ini, lanjutnya, bukan sekadar bekerja sama, melainkan menyatukan kekuatan antarlembaga untuk menciptakan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Rombak Tata Ruang 2026, Fokus Urai Macet dan Amankan Lahan Warga
Dalam forum yang sama, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyoroti pentingnya transmisi likuiditas perbankan agar memberikan daya ungkit yang kuat. Ia mencatat bahwa pertumbuhan kredit saat ini terjadi dengan baik pada bank Himbara maupun swasta.
"Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM sehingga lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar," tegas Friderica.
Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, memastikan bahwa kondisi perbankan nasional saat ini tetap sehat, didukung oleh permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan DPK yang stabil.
Baca Juga: MUI: Label No Pork No Lard Tak Serta-merta Jamin Kehalalan Menu
Untuk menjaga kondisi tersebut, Anggito menambahkan bahwa LPS akan terus memperkuat disiplin pasar melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti suku bunga pasar.
Langkah ini bertujuan agar biaya dana (cost of funds) perbankan tetap terjaga sehingga penyaluran kredit dapat terus mendukung perekonomian.
Melalui bauran kebijakan yang terukur dan sinergi lintas lembaga (Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK), diharapkan sektor UMKM serta berbagai sektor prioritas lainnya dapat terus berekspansi di tengah tantangan dinamika ekonomi global.
Baca Juga: Serangan Siber Makin Kompleks, APJII Dukung RUU KKS Segera Disahkan
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis