radarsurabayabisnis.id - Banyak warga Surabaya mengeluhkan perubahan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Warga yang sebelumnya masuk kategori miskin dan pramiskin disebut tiba-tiba tercatat dalam desil lebih tinggi.
Kondisi tersebut membuat sekitar 3.000 warga Surabaya mengajukan perbaikan data secara mandiri kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan, penetapan kelompok desil merupakan kewenangan BPS Pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Baca Juga: Banyak Warga Bingung soal Desil DTSEN, BPS Ungkap Variabel yang Jadi Penentu
Dalam proses pemeringkatan, terdapat 39 variabel yang digunakan sebagai bahan penilaian. Namun, BPS mengakui masih terdapat kendala dalam proses sinkronisasi data antarinstansi.
“Jadi, warga yang merasa tidak sesuai bisa melakukan sanggah melalui dtsen.dasfam.bps.go.id atau datang langsung ke BPS,” jelas Arrief, Kamis (3/9).
3.000 Warga Surabaya Ajukan Perbaikan Desil
Arrief mengatakan, DTSEN telah mengalami tujuh kali rilis sejak 2025. Persoalan muncul ketika versi terbaru sudah tersedia dalam aplikasi, tetapi belum seluruhnya sampai kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Akibatnya, data terbaru belum bisa langsung digunakan oleh OPD dalam pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: BPS Buka Suara soal Geger Penetapan Desil 1-10 DTSEN, Ini Penjelasannya
BPS Surabaya saat ini juga menghadapi banyak permohonan perbaikan data dari masyarakat. Tercatat sekitar 3.000 warga telah mengajukan perbaikan data secara mandiri.
Arrief mengakui banyaknya permohonan tersebut membuat BPS Surabaya kewalahan dalam menanganinya.
Ia juga menegaskan bahwa sensus ekonomi yang sedang berlangsung tidak berkaitan dengan proses penentuan desil masyarakat.
“Banyak anomali yang masih perlu dibersihkan sampai akhir tahun ini. Tapi yang menentukan pemeringkatan tetap BPS Pusat, bukan kami,” jelasnya.
Warga Miskin Tercatat di Desil Lebih Tinggi
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan banyak warga yang sebelumnya masuk kategori miskin dan pramiskin mengeluhkan perubahan desil.
Menurutnya, sebagian warga justru tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi akses mereka terhadap sejumlah bantuan sosial.
“Fakta di lapangan, banyak warga itu mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah, itu kemudian ujug-ujug desilnya tinggi. Yang semula mereka masuk kategori miskin dan pramiskin, itu desilnya tinggi. Itu yang kami coba konfirmasi di sini,” kata Imam.
Imam turut menyoroti metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam proses pemeringkatan. Ia menilai metode tersebut perlu dievaluasi karena dinilai memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi.
“Margin of error-nya itu sampai 50 persen lebih,” tegasnya.
Selain metode, Imam mempertanyakan penggunaan sejumlah indikator untuk menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan. Salah satunya indikator sumber air dan daya listrik yang menurutnya belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi warga secara utuh.
DPRD Minta Desil Bukan Satu-satunya Acuan Bansos
Imam meminta warga yang mengalami perubahan desil secara drastis tidak hanya diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Mereka juga dinilai perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut.
“Kami minta supaya ketika ada warga yang desilnya naik drastis, bukan cuma diberi ruang untuk melakukan sanggah, tapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik,” kata Imam.
Ia juga meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya alat untuk menentukan penerima bantuan sosial.
Menurut Imam, data desil seharusnya disandingkan dengan data masyarakat miskin maupun pramiskin yang masih berlaku sehingga kondisi warga di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan.
BPS Surabaya sendiri memastikan masih terdapat anomali data yang perlu dibersihkan hingga akhir tahun. Warga yang merasa kelompok desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan sanggahan melalui kanal yang telah disediakan atau datang langsung ke BPS.
Perbaikan data tersebut diharapkan dapat membuat pemeringkatan dalam DTSEN semakin sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya