RADAR SURABAYA BISNIS - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 453,4 miliar dolar AS.
Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski mengalami kenaikan, BI memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali.
Berdasarkan data BI, perkembangan ULN tersebut didorong oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2026 mencapai 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 2,9 persen (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,8 persen (yoy).
Baca Juga: Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun Dinilai Penting, Dari Bantuan Pangan hingga Magang
Peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian nasional yang terus terjaga.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel, serta memanfaatkannya untuk pembiayaan sektor produktif.
Pemanfaatan ULN pemerintah tersebut dialokasikan pada sektor krusial, antara lain Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$453,4 Miliar, Ini Penjelasan BI
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru melanjutkan tren kontraksi. Pada triwulan II 2026, ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau terkontraksi 0,6 persen (yoy). Kontraksi ini bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang turun 3,4 persen (yoy).
Sektor penyumbang ULN swasta terbesar berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dengan pangsa mencapai 79,4 persen.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat di level 30,6 persen pada triwulan II 2026.
Baca Juga: Ketua KPK: Korupsi Bisa Terjadi di Semua Sektor, Termasuk Bantuan Bencana Gempa NTT
Selain itu, ULN Indonesia sangat didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total keseluruhan utang.
Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga agar struktur ULN tetap sehat, serta meminimalkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
Baca Juga: 5 Ribu Warga Sikka dan Manggarai Masih Mengungsi Usai Gempa Dahsyat NTT
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis