radarsurabayabisnis.id - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stimulus ekonomi tahap II pemerintah senilai Rp26,34 triliun diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Menurut Faisal, tiga kelompok stimulus yang disiapkan pemerintah, yakni bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi, memiliki sasaran yang berbeda. Meski demikian, ketiganya dinilai dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dari berbagai kelompok.
“Kalau melihat tiga jenis stimulus yang diberikan ini, ketiganya memang diperlukan dan membantu dari sisi daya beli,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: QRIS Makin Murah! Transaksi hingga Rp100 Ribu Bebas MDR, Kartu Kredit Indonesia Resmi Diluncurkan
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan Rp18,04 triliun untuk bantuan pangan, Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi, serta Rp2,04 triliun untuk stimulus dan insentif.
Bantuan Pangan dan Transportasi Sasar Kelompok Berbeda
Faisal menjelaskan bantuan pangan terutama menyasar masyarakat kelompok bawah yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sementara itu, insentif transportasi dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat kelas menengah, khususnya kelompok menengah bawah. Kebijakan tersebut membantu mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat.
Meski diberikan dalam periode yang relatif singkat, termasuk saat momentum Natal dan Tahun Baru, Faisal menilai insentif transportasi tetap dapat memberikan manfaat terhadap daya beli masyarakat.
Menurutnya, stimulus yang menyasar berbagai kelompok tersebut dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Purbaya Buka Peluang Pajak Baru 2027 jika Ekonomi RI Tembus 6 Persen
Program Magang Dinilai Punya Efek Pengganda
Berbeda dengan bantuan pangan dan insentif transportasi, program magang dan vokasi dinilai memiliki dampak yang lebih produktif dalam jangka menengah.
Program tersebut berpotensi membantu peserta memperoleh pekerjaan. Jika peserta berhasil terserap ke dunia kerja, peningkatan pendapatan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian sekaligus memperkuat daya beli.
Namun, Faisal mengingatkan cakupan program magang dan vokasi masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pencari kerja.
Kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga lulusan pendidikan menengah dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membutuhkan akses menuju dunia kerja.
Pemerintah Diminta Perkuat Koneksi dengan Industri
Karena itu, Faisal mendorong pemerintah memperkuat keterhubungan program magang dan vokasi dengan dunia industri serta dunia usaha.
Menurutnya, peserta tidak cukup hanya memperoleh pengalaman melalui program magang. Pemerintah juga perlu memastikan adanya jalur yang lebih kuat agar peserta dapat terserap ke lapangan kerja setelah menyelesaikan program.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional tahap II yang menyasar 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi.
Selain itu, sekitar Rp2,12 triliun dialokasikan untuk pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terdampak PHK.
Dengan memperkuat hubungan antara program pelatihan dan kebutuhan industri, stimulus diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek terhadap daya beli, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya