RADAR SURABAYA BISNIS — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Amerika Serikat (AS) akan memimpin daftar negara dengan utang pemerintah terbesar di dunia pada tahun 2026. Di sisi lain, Indonesia turut masuk ke dalam daftar 20 besar negara dengan utang tertinggi secara nominal.
Berdasarkan laporan proyeksi IMF, total utang pemerintah AS diperkirakan mencapai US40,74 triliun. Angka ini menempatkan Negeri Paman Sam di peringkat pertama, melampaui gabungan utang dari negara-negara maju lainnya seperti China (US22,29 triliun), Jepang (US8,9 triliun), Inggris (US4,4 triliun), dan Prancis (US$4,25 triliun).
Sementara itu, Indonesia diproyeksikan menempati peringkat ke-19 dunia. Total utang pemerintah Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai US$639 miliar atau sekitar Rp11.527 triliun. Secara nominal, angka tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar dunia.
Baca Juga: Ekspor Indonesia Tembus Rp2.507 Triliun, Surplus Perdagangan Masih Bertahan
Meskipun secara akumulasi nilai nominal utang masuk dalam 20 besar dunia, posisi fiskal Indonesia dinilai masih sangat terkendali.
Hal ini terlihat apabila beban utang diukur berdasarkan ukuran ekonomi negara atau rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
IMF mencatat rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB diperkirakan berada di kisaran 40,75% pada 2026. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio utang negara-negara maju dan berkembang lainnya.
Baca Juga: Industri Gula Rafinasi Wajib Punya Kebun Tebu, Harga Produk Makanan Terancam Naik
Sebagai perbandingan, apabila indikator yang digunakan adalah rasio utang terhadap PDB, Jepang menempati posisi puncak dengan beban utang mencapai 204,4%, disusul oleh Singapura (171,9%), Sudan (169,1%), dan Bahrain (152,4%). Amerika Serikat sendiri memiliki rasio utang sekitar 125,8% terhadap PDB-nya.
Data ini menunjukkan bahwa besarnya nilai utang secara nominal tidak selalu mencerminkan tingginya beban fiskal suatu negara. Dalam menilai risiko utang, kredibilitas fiskal, stabilitas politik, serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran jauh lebih menentukan.
Dengan rasio 40,75%, ruang fiskal Indonesia relatif masih tergolong aman dan memiliki sistem keuangan yang stabil seiring bertumbuhnya ukuran ekonomi nasional.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Beri BPJS dan Pelatihan Usaha untuk Ojol Perempuan
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis