RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuai apresiasi atas keberhasilannya melaksanakan uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital.
Capaian pendataan yang menembus angka 99,74 persen dinilai sebagai langkah revolusioner untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, saat meninjau proses pendataan dan uji coba aplikasi di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7/2026).
Baca Juga: Restoran dan Kafe di Surabaya Bakal Wajib Pakai Sistem Pajak Digital, Ini Alasannya
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto demi memastikan efisiensi anggaran perlindungan sosial.
"Prinsipnya adil, harus kepada yang berhak menerima. Selama ini ada kesalahan penyertaan atau mereka yang tidak berhak malah masuk, dan kesalahan pengecualian yang berhak malah terlewat," ujar Qodari di lokasi tinjauan.
Melalui sistem baru yang diterapkan di Surabaya, masalah klasik penyaluran bansos mulai terurai. Dari data lama yang mencatat 101.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bansos, sistem sukses mendeteksi dan mencoret sekitar 25.000 KK yang tergolong mampu (inclusion error). Sebaliknya, sistem ini berhasil menjaring 51.000 KK baru yang selama ini terabaikan haknya.
Menariknya lagi, kesadaran masyarakat juga terbilang tinggi. Tercatat ada sebanyak 359.856 KK di Surabaya yang secara sadar menolak bantuan karena merasa sudah tidak berhak menerimanya.
Tingkat akurasi ini dicapai melalui pemanfaatan teknologi verifikasi wajah yang terintegrasi langsung dengan KTP elektronik. Untuk menghindari manipulasi, data warga secara otomatis disilangkan (cross-check) dengan berbagai instansi.
Mulai dari data daya listrik (PLN), kepemilikan kendaraan (Kepolisian), hingga kepemilikan aset tanah (ATR/BPN).
Baca Juga: Dominasi 54 Persen, Pekerja Perempuan Jadi Kunci Sukses Pariwisata
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan lintas data kementerian atau lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung disampaikan di sistem," tegas Qodari.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memaparkan bahwa progres pendataan hampir rampung seutuhnya.
Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terjangkau pendataan melalui aplikasi Sayang Warga dan agen Perlinsos.
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam satu sampai dua hari ke depan target 100 persen akan tuntas," jelas Eddy.
Uji coba Perlinsos Digital di Surabaya yang telah dimulai sejak 4 Juni 2026 ini merupakan pilot project skala nasional.
Keberhasilan sistem ini di Surabaya diharapkan dapat segera diadaptasi dan dikembangkan untuk mencakup ketepatan tujuh jenis bantuan sosial secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Sempat Menguat, Rupiah Kembali Terdepresiasi Mendekati Rp18.100 per Dolar AS
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis