RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Semester I tahun 2026 tetap terjaga dan sehat.
Kinerja positif ini berhasil dipertahankan pemerintah di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ia mencatat, penerimaan negara hingga akhir Juni 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat.
Baca Juga: Khofifah Sebut Pasar Induk Banyuwangi Layak Jadi Rujukan Nasional, Ini Keunggulannya
"Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ujar Menkeu. Peningkatan ini ditopang secara solid oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.298,6 triliun, atau melonjak 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anggaran tersebut difokuskan secara langsung pada program prioritas nasional yang menyentuh masyarakat.
Beberapa alokasi utama meliputi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 5,2 Persen, Tertinggi Kedua di ASEAN
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencatat rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan angka Rp357,4 triliun (51,6 persen dari pagu).
Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa APBN terus difungsikan secara optimal sebagai shock absorber atau peredam kejut. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui penahanan harga BBM bersubsidi demi melindungi daya beli masyarakat luas.
Adapun defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun. Angka ini setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dinilai masih dalam batas aman serta terkendali.
Baca Juga: Hemat Devisa Rp177 Triliun, Indonesia Jadi Negara Pertama Terapkan Biodiesel B50
Ke depan, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerimaan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.
"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tutupnya.
Baca Juga: Biodiesel B50 Resmi Meluncur, Harapan Baru Warga untuk Bahan Bakar Murah dan Stabil
Editor : Hany Akasah