RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan tidak sedang menuju krisis.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang pruden (prudent), penguatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas.
Menurut Purbaya, sejumlah indikator makroekonomi saat ini terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi landasan kuat bagi optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan, meskipun situasi global masih dinamis.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Kucurkan APBD dan APBN, Sidoarjo Targetkan Bedah Ratusan Rumah Tak Layak Huni pada 2026
Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah fokus mendorong berbagai kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan di sektor riil agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Selain memacu sektor riil, pemerintah juga memastikan tingkat inflasi domestik tetap berada dalam kisaran yang terkendali.
Menanggapi fluktuasi mata uang belakangan ini, Menkeu menilai pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar global, bukan karena adanya perubahan negatif pada fundamental ekonomi nasional.
Untuk mengantisipasi dampak dinamika tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait terus mempererat koordinasi demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah ini diorkestrasi secara intensif melalui sinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bergejolak, Kemenkeu Jamin Defisit APBN 2026 Terkendali Tanpa Kenaikan BBM
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu memastikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam postur yang sehat. Defisit anggaran dijaga ketat agar tidak melewati batas maksimal yang diatur undang-undang, yaitu sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, rasio utang pemerintah juga dipastikan masih berada pada level yang aman dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.
Purbaya menambahkan, setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet selalu disertai dengan analisis risiko fiskal dan kalkulasi dampak anggaran yang mendalam.
Hasil analisis komprehensif dari Kementerian Keuangan inilah yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil setiap keputusan terkait kebijakan negara.
Terkait pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang baru berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi berkala. Proses ini bertujuan agar implementasi di lapangan semakin efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia mengakui bahwa setiap program baru lumrah menghadapi kendala operasional pada tahap awal. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata seperti efisiensi anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pelaksana.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," kata Purbaya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga terus memperkuat reformasi birokrasi internal secara tegas. Langkah ini mencakup upaya pembersihan dan pemberantasan praktik penyimpangan di sektor-sektor krusial, khususnya perpajakan serta kepabeanan dan cukai.
Menkeu menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau menyalahgunakan wewenang.
Upaya pembenahan internal ini dilakukan secara konsisten melalui penguatan sistem pengawasan melekat, rotasi pegawai, hingga penindakan hukum yang tegas demi menjaga integritas institusi sekaligus mengamankan penerimaan negara.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikannya, menindak tegas pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," pungkas Purbaya. (nov/han)
Editor : Hany Akasah