radarsurabayabisnis.id - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Strategi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Hal tersebut disampaikan Emil saat menjadi narasumber dalam Public Sector Governance Summit yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6).
PAD Jatim Terus Meningkat dalam Empat Tahun Terakhir
Dalam paparannya, Emil mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur terus menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir.
Baca Juga: Jatim Butuh Investasi Rp220 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
PAD Jatim tercatat sebesar Rp21,26 triliun pada 2022, meningkat menjadi Rp22,32 triliun pada 2023, kemudian naik menjadi Rp23,45 triliun pada 2024, dan mencapai Rp26,31 triliun pada 2025.
"Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jatim terus menguat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Emil.
Pajak Daerah Masih Jadi Tulang Punggung PAD
Menurut Emil, pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar pendapatan daerah dengan porsi antara 73,16 persen hingga 82,84 persen sepanjang periode 2022 hingga 2025.
Selain pajak, sumber PAD juga berasal dari retribusi daerah, dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Ia menilai penguatan PAD menjadi semakin penting di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional dan dinamika Transfer ke Daerah (TKD).
Baca Juga: Konsumsi BBM Subsidi Jatim Meningkat, Pertamina Percepat Distribusi Lewat Skema Double Alih Suplai
"Daerah harus mampu memperkuat kemandirian fiskalnya agar tetap memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan agenda pembangunan dan pelayanan publik," katanya.
APBD Jatim 2026 Prioritaskan Infrastruktur dan SDM
Selain meningkatkan pendapatan, Pemprov Jatim juga berupaya memastikan kualitas belanja daerah semakin efektif dan tepat sasaran.
Emil menegaskan keberhasilan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Dalam APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, alokasi belanja infrastruktur mencapai 37,43 persen, pendidikan 28,17 persen, kesehatan 24,50 persen, belanja pegawai 27,16 persen, pengembangan sumber daya manusia 0,41 persen, serta fungsi pengawasan sebesar 0,27 persen.
Menurutnya, komposisi tersebut mencerminkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Emil menegaskan transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, tata kelola fiskal yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai instrumen transparansi fiskal yang dapat diakses publik.
"Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan dipercaya publik," ujar Emil.
Ketahanan Fiskal Bermuara pada Kesejahteraan Masyarakat
Emil menegaskan seluruh strategi penguatan fiskal yang dijalankan Pemprov Jatim pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pada akhirnya, fiskal yang sehat harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Jatim," pungkasnya.
Editor : Hany Akasah