radarsurabayabisnis.id - Di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dengan menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini disebut bukan sekadar respons terhadap gejolak internasional, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan telah mempertimbangkan berbagai risiko global yang terus berkembang, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi dunia, hingga kebijakan suku bunga tinggi yang masih dipertahankan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).
Baca Juga: Fase Penyesuaian, Rupiah Kini Bergerak Stabil di Rp17.854 Usai Sentuh Angka Rp18.000
"Kenaikan BI Rate kemarin adalah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Jawa Timur, tetap berlangsung secara berkelanjutan. Tidak mungkin ada pertumbuhan yang sustainable tanpa adanya stabilitas," kata Ibrahim, Selasa (23/6).
BI Rate Naik untuk Jaga Stabilitas Rupiah dan Investasi
Menurut Ibrahim, kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Konflik geopolitik yang terjadi beberapa waktu lalu sempat mendorong harga minyak dunia menembus level 100 dolar AS per barel. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat yang belum sepenuhnya terkendali membuat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan pasar.
Bahkan, sejumlah proyeksi menunjukkan kemungkinan The Fed kembali menaikkan suku bunga pada akhir 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Interest rate differential antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin menyempit. Ini harus dijaga agar Indonesia tetap menarik bagi investor global, terutama investor portofolio," ujarnya.
Baca Juga: Peluang Karir 2026: Kementerian HAM Buka 200 Lowongan Penggerak HAM, Lulusan SMA Bisa Daftar!
Saat ini, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun masih berada di kisaran 4,25 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yang berada di bawah 3 persen.
Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mendorong aliran modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju Amerika Serikat yang dianggap menawarkan investasi lebih aman.
Karena itu, BI menaikkan BI Rate untuk menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik seperti Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan obligasi pemerintah.
"Ketika BI Rate dinaikkan, yield instrumen keuangan Indonesia menjadi lebih menarik sehingga premi risiko yang diperhitungkan investor tetap kompetitif," jelas Ibrahim.
Bank Indonesia Perkuat Rupiah Lewat Intervensi Pasar
Selain menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), yang berfungsi mengurangi tekanan spekulatif terhadap rupiah yang berasal dari transaksi di pasar luar negeri.
"Intervensi tidak hanya dilakukan di pasar spot, tetapi juga melalui DNDF untuk memastikan kebutuhan transaksi riil pelaku usaha tetap terlindungi dan tidak terpengaruh oleh spekulasi pasar global," katanya.
Langkah ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh perlindungan nilai tukar dan kepastian transaksi valas tanpa harus bergantung pada instrumen di luar negeri.
BI Tetap Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kredit Perbankan
Meski fokus pada stabilitas, Bank Indonesia memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
BI masih mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit. Selain itu, berbagai kebijakan di sektor sistem pembayaran dan digitalisasi juga terus diperkuat.
"Kebijakan BI tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga menjaga pertumbuhan. Jadi ada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," tegas Ibrahim.
Peluang Ekonomi Indonesia Masih Terbuka
Di tengah berbagai tantangan global, Ibrahim menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk tumbuh.
Pelemahan nilai tukar rupiah, misalnya, justru dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan.
"Kalau ditanya risikonya tentu ada. Tetapi di setiap tantangan selalu ada peluang. Karena itu kita tetap optimistis, namun dengan sikap yang lebih hati-hati atau cautious optimism," ujarnya.
Kenaikan Harga BBM Dinilai Masih Terkendali
Terkait potensi kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap inflasi, Ibrahim menilai risiko tersebut masih dapat dikelola.
Ia menjelaskan bahwa struktur inflasi Indonesia didominasi oleh inflasi inti (core inflation) yang mencapai sekitar 67 persen. Sementara kelompok administered prices, termasuk BBM dan tarif yang diatur pemerintah, hanya berkontribusi sekitar 16 persen.
"Ketika harga BBM naik, dampaknya tidak otomatis satu banding satu terhadap inflasi. Kita harus melihat kontribusinya dalam keseluruhan struktur konsumsi masyarakat," jelasnya.
Selain itu, pemerintah masih mempertahankan subsidi energi, khususnya untuk Pertalite, sehingga tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan.
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus memperkuat pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan program gerakan pangan murah.
"Kita ingin inflasi hingga akhir 2026 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Risiko memang ada, tetapi kita pastikan dampaknya tidak menyebar dan tetap terkendali," tegas Ibrahim.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, stabilitas ekonomi nasional diharapkan tetap terjaga sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Editor : Hany Akasah