RADAR SURABAYA BISNIS – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui usulan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun.
Kesepakatan strategis ini dicapai dalam Rapat Kerja mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digelar di Jakarta pada Senin (15/6/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas persetujuan tersebut.
Baca Juga: Harga Bahan Pokok di Jawa Timur Merangkak Naik, Beras hingga Minyak Goreng Alami Lonjakan
Ia menegaskan, anggaran ini akan menjadi instrumen krusial bagi Kemenkeu dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola fiskal negara.
"Alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap Menkeu Purbaya.
Secara tren, usulan pagu fiskal 2027 senilai Rp49,8 triliun ini sejatinya dipertahankan setara dengan pagu tahun anggaran 2026 pasca-dilakukannya efisiensi.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional terkait penajaman belanja kementerian/lembaga agar lebih tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan negara.
Jika dirinci berdasarkan fungsi, alokasi terbesar Kemenkeu pada 2027 disalurkan untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp45,519 triliun. Diikuti oleh fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun, dan fungsi ekonomi senilai Rp284,71 miliar. Seluruh dana ini diproyeksikan untuk menyokong berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Persetujuan pagu anggaran ini tidak lepas dari kinerja positif fundamental ekonomi domestik Indonesia. Dalam forum tersebut, Purbaya memaparkan bahwa pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh impresif di level 5,61 persen dengan inflasi yang tetap terkendali, meskipun di tengah ketidakpastian gejolak global.
Baca Juga: Harga Emas Antam Mulai Merangkak Naik, Sentuh 2,7 Juta Rupiah per Gram setelah Fluktuasi Tajam
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mencatatkan hasil gemilang. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara menembus Rp1.185 triliun, atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year).
Di sisi lain, belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun (melonjak 34,4 persen), dengan defisit pembiayaan yang tetap dijaga pada batas aman.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," pungkas sang Bendahara Negara.
Baca Juga: Tembus Rp1 Triliun, Kemenkeu Kantongi PNBP dari Pemulihan Aset Kejaksaan RI
Selain kinerja ekonomi, tata kelola internal Kemenkeu juga menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 (dari skala 5) pada 2025, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 15 kali berturut-turut.
Segala masukan konstruktif dari DPR dipastikan akan menjadi bahan penyempurnaan tindak lanjut rencana kerja Kemenkeu ke depan.
Editor : Hany Akasah