RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara. Hal ini dilakukan melalui langkah efisiensi dan refocusing anggaran agar alokasinya lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Pasar Global Bergejolak, Harga Emas Antam Kembali Tertekan
"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing. Tujuannya agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).
Sejalan dengan kebijakan efisiensi tersebut, efektivitas subsidi dan perlindungan sosial juga akan ditingkatkan guna menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial akan diarahkan menjadi lebih tepat sasaran berbasis penerima manfaat langsung.
Pemerintah akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai rujukan utama penyaluran subsidi. Di samping itu, program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat juga akan terus didorong.
Baca Juga: Rupiah Tertekan, Ini Strategi Jitu Kemenperin Selamatkan Industri Tekstil dan Plastik
"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tambah Purbaya.
Guna mencapai target tersebut, sinergi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) akan diperkuat untuk memastikan intervensi kebijakan berjalan terpadu.
Pemerintah juga memfokuskan harmonisasi belanja antara pusat dan daerah untuk mengoptimalkan layanan publik dan mempercepat pembangunan.
Baca Juga: Ketergantungan Impor Susu 80 Persen, Tantangan Rantai Pasok dan Peluang Pasar Peternak Lokal
Penguatan belanja K/L di daerah ini akan disinergikan dengan berbagai program prioritas nasional, seperti percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program pemeriksaan kesehatan gratis.
Editor : Hany Akasah