RADAR SURABAYA BISNIS- Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi guna merespons dinamika perekonomian domestik terkini.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan sinergi kebijakan dan perumusan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh DPR RI sebagai forum evaluasi berkala sekaligus wadah krusial bagi otoritas fiskal dan moneter untuk menyelaraskan instrumen kebijakan mereka. Melalui sinkronisasi yang erat ini, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal dapat semakin diperkokoh.
"Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan." ucap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI
Fokus utama dari kesepakatan fiskal dan moneter tersebut diarahkan sepenuhnya untuk meredam volatilitas nilai tukar rupiah. Dari hasil perumusan bersama, otoritas terkait menyepakati dua strategi utama yang diproyeksikan mampu mempertebal fondasi stabilitas mata uang garuda di pasar domestik maupun internasional.
Strategi pertama adalah komitmen bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) dari instrumen surat utang domestik. Kebijakan ini menyasar optimalisasi Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) demi menjaring arus modal asing masuk (capital inflow) secara lebih masif.
Baca Juga: Lindungi Pengrajin Tahu Tempe hingga Ibu Rumah Tangga, Pemerintah Jaga Stabilitas Rupiah
Langkah penguatan imbal hasil ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengamankan ketersediaan pasokan valuta asing di dalam negeri dan menjaga tingkat kepercayaan investor global. Selain itu, strategi ini berfungsi sebagai tameng preventif dalam mengantisipasi risiko pembalikan arus modal keluar (capital outflow) yang dipicu oleh tren kenaikan imbal hasil surat utang di pasar global.
Sebelum kesepakatan ini diambil, Bank Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga SRBI demi meredam tekanan terhadap rupiah. Pada penyesuaian terakhir yang dilakukan tanggal 13 Mei lalu, BI menetapkan kenaikan suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing menjadi sebesar 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa tingkat imbal hasil SBN tetap berada pada level yang kompetitif dan stabil sejak awal Juni. Saat ini, yield untuk SBN berdenominasi rupiah tercatat sebesar 6,67 persen, sementara untuk SBN berdenominasi dolar AS bertahan di posisi 5,42 persen.
Implementasi strategi penguatan instrumen ini terbukti andal dalam menstimulus aliran investasi portofolio asing. Berdasarkan data historis yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, instrumen SRBI sukses membukukan arus modal asing masuk bersih (net inflow) kumulatif hingga mencapai Rp99,9 triliun sejak awal tahun hingga tanggal 3 Juni 2026. Sementara itu, instrumen SBN yang sempat mengalami arus modal keluar bersih (net outflow) sebesar Rp10,8 triliun pada periode yang sama, berhasil membalikkan arah dengan mencatatkan net inflow yang signifikan sebesar Rp70,1 triliun dalam rentang waktu 1 April hingga 3 Juni 2026.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Masih Untung Investasi Valas Sekarang? Ini Kata Pakar
"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah." ujar Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
Untuk strategi kedua, Bank Indonesia bersama pemerintah sepakat menetapkan langkah bersama dalam menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta industri perbankan nasional. Langkah operasional ini akan dieksekusi oleh BI melalui mekanisme pengelolaan kas pemerintah yang lebih optimal, yaitu dengan memberikan skema imbalan bunga yang lebih tinggi kepada pihak pemerintah.
Melalui penguatan dua strategi utama tersebut, otoritas fiskal dan moneter menegaskan komitmennya untuk terus mempererat komunikasi dan kolaborasi jangka panjang. Langkah integratif ini dipandang sangat vital tidak hanya untuk memitigasi risiko global, namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap tumbuh secara berkelanjutan.
"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi, yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat." jelas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.
Baca Juga: Kucurkan APBD dan APBN, Sidoarjo Targetkan Bedah Ratusan Rumah Tak Layak Huni pada 2026
Langkah sinergis ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak kementerian. Pemerintah memastikan bahwa integrasi antara bauran kebijakan makroprudensial moneter dan instrumen fiskal akan terus dikawal secara ketat agar dampak positifnya dapat mengalir langsung ke sektor riil perekonomian nasional.
"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah." pungkas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (nov/han)
Editor : Hany Akasah