radarsurabayabisnis.id - Peran Bank Jatim di tingkat nasional semakin kuat setelah dua perwakilannya dipercaya menempati posisi strategis dalam kepengurusan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) periode 2026–2029. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) FKDK BPD SI yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (3/6).
Dalam munas tersebut, Adi Sulistyowati dari Bank Jatim dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara Umum FKDK BPD SI. Sementara itu, M. Mas’ud Said juga ditetapkan sebagai anggota Dewan Penasihat FKDK BPD SI. Keterlibatan dua perwakilan Bank Jatim dalam kepengurusan nasional ini menunjukkan besarnya kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jatim dalam mendukung penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
Selain menetapkan perwakilan Bank Jatim, Munas FKDK BPD SI juga memilih Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasihat. Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029. Adapun jabatan Sekretaris Umum dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah dari Bank Aceh.
Kepengurusan baru FKDK BPD SI terdiri atas 19 orang yang mewakili tiga koordinator wilayah. Formasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-BPD dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang terus berkembang, terutama di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Sebelum pelaksanaan munas, FKDK BPD SI terlebih dahulu menggelar Seminar Nasional yang menghadirkan sejumlah tokoh penting dari sektor pemerintahan dan jasa keuangan. Acara dibuka melalui pidato kunci Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menegaskan pentingnya peran BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Ahmad Luthfi, BPD memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggerakkan ekonomi lokal, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, BPD diharapkan terus meningkatkan daya saing agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing.
Seminar nasional tersebut mengangkat tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Selain Gubernur Jawa Tengah, kegiatan juga menghadirkan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah Hidayat Prabowo dan M. Mas’ud Said sebagai narasumber. Para komisaris dari 27 BPD se-Indonesia hadir untuk membahas berbagai isu strategis yang dihadapi industri perbankan daerah saat ini.
Dari hasil pembahasan, para peserta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi arah penguatan BPD ke depan. Fokus utama yang disepakati meliputi percepatan transformasi digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Melalui rekomendasi tersebut, seluruh komisaris BPD se-Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat kontribusi BPD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas tata kelola, BPD diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang semakin tangguh, kompetitif, dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.
Editor : Hany Akasah