RADAR SURABAYA BISNIS – Di tengah tren global di mana banyak negara mulai melonggarkan batas defisit fiskalnya namun justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia membuktikan hal sebaliknya.
Kemenkeu tetap berkomitmen penuh mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Baca Juga: STNK dan BPKB Bakal Digital, Angin Segar bagi Bisnis Jual Beli Kendaraan Bekas
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5).
Dalam forum tersebut, Wamenkeu menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara yang dicapai melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif).
"Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil.
Baca Juga: APBN Jatim Moncer, Pendapatan Tembus Rp86,85 Triliun, Pajak dan Cukai Jadi Penopang Utama
Keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 menjadi bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara. Wamenkeu memaparkan bahwa pada awal tahun 2025, Kemenkeu langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Langkah berani diambil dengan melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9 persen di seluruh lini birokrasi. Kebijakan penataan ulang ini diklaim berhasil menyelamatkan anggaran negara hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.
Hebatnya, meski dilakukan pemangkasan, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang roda perekonomian. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di level 5,11 persen pada tahun 2025.
Baca Juga: Kementan Perketat Tata Kelola Subsidi dan Rantai Pasok Pertanian Lewat BRMP di 38 Provinsi
Ke depan, Wamenkeu memastikan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal batas defisit secara hati-hati. Untuk tahun 2026, defisit anggaran berjalan dikelola di kisaran 2 persen.
Sementara itu, untuk postur APBN 2027 telah dirancang berada di antara 1,8 persen hingga 2,4 persen, sesuai dengan arahan Presiden kepada DPR.
Langkah disiplin ini sejalan dengan ambisi besar pemerintah untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh angka 8 persen.
Baca Juga: Arus Peti Kemas Internasional Tumbuh Pesat, Dorong Optimisme Ekonomi Indonesia
Guna mencapai target tersebut, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskalnya untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih lanjut, transformasi peran APBN kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan jaring perlindungan sosial.
Sementara itu, untuk urusan aspek investasi publik yang bersifat strategis, pengelolaannya akan diamanatkan melalui badan investasi pemerintah, Danantara.
Editor : Hany Akasah