RADAR SURABAYA BISNIS - Tekanan terhadap dunia usaha dan sektor industri nasional dinilai semakin berat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada biaya produksi industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Melihat situasi tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Timur (Kadin Jatim) mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran negara, khususnya terhadap program-program yang dinilai belum memberikan dampak besar bagi pergerakan ekonomi nasional.
Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mengatakan pelemahan rupiah yang pada Senin (25/5/2026) menyentuh level Rp 17.730 per dolar AS telah memberikan tekanan berlapis terhadap pelaku usaha dan industri di Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Bertahan di Peringkat 13 Emerging Markets FDI Confidence Index 2026
Menurutnya, terdapat sejumlah dampak utama yang mulai dirasakan dunia usaha akibat depresiasi rupiah, mulai dari kenaikan biaya produksi, tertekannya keuntungan perusahaan, hingga menurunnya daya saing produk nasional.
Adik menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi menjadi dampak paling cepat dirasakan karena industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang menggunakan mata uang dolar AS.
"Bahan baku seperti besi, baja, plastik, bahan kimia, hingga komponen elektronik masih mayoritas berasal dari aktivitas impor. Ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur tanah air bahkan disebut masih berada di atas 70 persen," jelas Adik pada Senin (25/5/2026).
Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor industri terkena tekanan cukup besar, terutama industri manufaktur, farmasi, otomotif, hingga tekstil.
Baca Juga: Update Harga Sembako Surabaya, Gresik, Sidoarjo Selasa 26 Mei 2026: Cabai Kembali Melambung
Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi penyusutan margin keuntungan akibat biaya produksi yang terus meningkat.
Namun, perusahaan disebut tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual produk karena mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang sedang melemah.
Selain berdampak pada biaya produksi, pelemahan rupiah juga dinilai memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Produk domestik disebut menjadi relatif lebih mahal sehingga kompetitivitas terhadap produk negara lain ikut menurun.
Adik mengingatkan apabila kondisi tersebut terus berlangsung dalam jangka panjang, maka dunia usaha berpotensi menghadapi gelombang PHK yang lebih besar.
Hal itu dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat karena pendapatan rumah tangga berisiko stagnan bahkan menurun.
Baca Juga: Rupiah Dibuka Melemah di Tengah Optimisme Pembukaan Selat Hormuz
Untuk mempertahankan usaha di tengah tekanan ekonomi, banyak pelaku industri saat ini memilih menekan margin keuntungan dibanding langsung menaikkan harga produk ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Karena itu, Kadin Jawa Timur meminta pemerintah untuk meninjau kembali prioritas anggaran negara dan mengalihkan pembiayaan dari program yang dinilai belum berdampak besar terhadap ekonomi, seperti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut Adik, anggaran tersebut sebaiknya diarahkan ke program yang mampu menciptakan efek ekonomi lebih luas, salah satunya pembangunan infrastruktur yang dinilai dapat menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
Baca Juga: Harga Emas Antam Berbalik Turun, Buyback Ikut Melemah
"Menurut hemat kami, pemerintah sudah sepatutnya berani dalam mengambil kebijakan realokasi anggaran. Proyek-proyek infrastruktur itu menyerap tenaga kerja dan secara nyata memicu perputaran ekonomi," jelasnya.
Selain mendorong realokasi anggaran, Kadin Jawa Timur juga meminta pemerintah memperkuat bantuan sosial, khususnya bantuan langsung tunai (BLT), guna membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung. (iza/han)
Editor : Hany Akasah