RADAR SURABAYA BISNIS – Di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan lonjakan harga minyak mentah global, pemerintah memastikan stabilitas fiskal Indonesia tetap tangguh.
Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi iklim usaha, mengingat pemerintah memilih langkah efisiensi alih-alih mengorbankan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor aman. Defisit APBN diproyeksikan akan dipertahankan pada level 2,94%, masih di bawah ambang batas legal sebesar 3%.
Baca Juga: Rupiah Lanjut Terseret Pelemahan di Tengah Risiko Inflasi
"Strategi kita adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dengan disiplin fiskal," ujar Juda Agung dalam diskusi POV Talks di Jakarta, Senin (18/5).
Lonjakan harga minyak dunia memberikan tantangan tersendiri bagi ruang fiskal. Juda memaparkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat membebani defisit hingga Rp6,8 triliun.
Sebagai mitigasi, pemerintah mengambil langkah efisiensi besar-besaran pada sektor belanja yang tidak mendesak dan kurang berkualitas.
Baca Juga: Harga Sembako Surabaya, Gresik, Sidoarjo Rabu 20 Mei 2026, Minyak Goreng dan Cabai Naik
Anggaran akan dialihkan untuk program yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perputaran ekonomi dan dunia usaha. Prioritas difokuskan pada proyek hilirisasi, industrialisasi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu mendongkrak penyerapan tenaga kerja dan permintaan bahan pangan lokal.
Untuk meredam kekhawatiran pelaku pasar terhadap ketahanan dana nasional, Juda menyoroti ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
Dana ini disiapkan sebagai penyangga fiskal (fiscal buffer) yang dapat dikerahkan untuk stabilisasi pasar dan instrumen kontra-siklus saat terjadi guncangan ekonomi.
Baca Juga: Harga Emas Antam dan Buyback Kompak Bergerak di Zona Merah
Menutup penjelasannya, Wamenkeu memastikan fundamental perbankan dan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan krisis 1998, didukung oleh pengawasan ketat dan pembatasan pinjaman luar negeri korporasi untuk menghindari risiko overborrowing.
Editor : Hany Akasah