RADAR SURABAYA BISNIS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 6 persen menjadi 5 persen. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya menginginkan agar penyaluran KUR tidak hanya bertumpu pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia mendorong agar perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memiliki kapasitas penyaluran kredit juga ikut dilibatkan dalam program ini.
Baca Juga: Khofifah Percepat KEK Tembakau Madura, Petani dan Pengusaha Sambut Antusias
"Kita mendorong, selain perbankan, mungkin perusahaan-perusahaan BUMN lain yang juga bagus dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, itu juga bisa kita dorong untuk menjadi penyalur KUR tersebut," ujar wanita yang akrab disapa Kiki tersebut di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5).
Selain penurunan bunga, OJK juga merilis kebijakan pendukung untuk mempermudah masyarakat mendapatkan modal. Salah satu poin krusial adalah penghapusan catatan utang atau pembiayaan di bawah Rp1 juta dari laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Kebijakan ini diharapkan dapat memberi "nafas baru" bagi masyarakat kecil yang sebelumnya terhambat akses perbankannya karena kendala administratif atau tunggakan kecil di masa lalu.
Baca Juga: Rencana Besar Pemerintah Diungkap Bahlil, Indonesia Bakal Jadi Pusat Hub Minyak ASEAN
Friderica menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui akses keuangan yang inklusif.
Rencana penurunan bunga KUR ini sebelumnya telah dibahas bersama Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa fasilitas kredit murah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat kecil yang selama ini sering terjerat pinjaman dengan bunga tinggi.
Baca Juga: DJP Jawa Timur Blokir 3.185 Rekening Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran
Dengan melibatkan lebih banyak instansi BUMN, pemerintah optimistis target penyaluran kredit murah akan lebih merata dan tepat sasaran di berbagai daerah.
Editor : Hany Akasah