radarsurabayabisnis.id - Masih ada sekitar 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Temuan ini diungkap oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menjadi perhatian serius pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan nasional.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, mengatakan jumlah tersebut memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, angka itu dinilai masih cukup besar di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.
Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis, Bank Indonesia Tegaskan Nilai Tukar Masih di Bawah Fundamental
“Masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank. Jumlah ini turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun 2025,” ujar Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan.
Inklusi Keuangan Jadi Fokus Pemerintah
Rendahnya kepemilikan rekening bank dinilai dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, kredit usaha, hingga transaksi digital.
Karena itu, pemerintah bersama otoritas keuangan terus memperluas edukasi keuangan dan akses layanan perbankan hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau optimal.
Baca Juga: Kinerja Moncer, Bank Jatim Raih Penghargaan dari The Asian Post
Di sisi lain, kondisi sektor perbankan nasional disebut masih berada dalam kondisi stabil. Hingga Maret 2026, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai 13,57 persen, sementara pertumbuhan kredit berada di level 9,6 persen.
LPS juga memastikan tingkat penjaminan simpanan masyarakat tetap tinggi. Cakupan rekening yang dijamin disebut masih berada di atas 90 persen, baik pada bank umum maupun BPR/BPRS.
LPS Perkuat Keamanan Siber Perbankan
Selain fokus pada inklusi keuangan, LPS bersama anggota KSSK juga memperkuat sistem keamanan siber di sektor jasa keuangan. Langkah ini terutama diarahkan pada bank dan lembaga keuangan kecil yang dinilai masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keamanan digital.
“Kami memperkuat infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi, terutama di bank dan lembaga jasa keuangan kecil yang selama ini belum optimal dalam mengelola aspek keamanan siber,” kata Anggito.
Penguatan keamanan siber dinilai penting seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital dan ancaman serangan siber terhadap industri perbankan nasional.
Editor : Hany Akasah