RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah secara resmi mengubah pola pengeluaran negara pada tahun anggaran 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun, kali ini belanja negara dipacu sejak awal tahun guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa hingga 31 Maret 2026, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp815 triliun.
Angka ini setara dengan 21,2% dari total pagu APBN 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 31,4% (yoy).
Baca Juga: Pemerintah Pastikan SAL Rp 420 Triliun Masih Utuh, Purbaya: Belum Terpakai dan Tetap Aman
"Kita ingin mengubah pola pengeluaran pemerintah. Yang dulunya pertumbuhan tertinggi ada di triwulan empat, sekarang dicoba untuk diratakan sejak awal tahun," ujar Juda Agung dalam acara National Policy Dialogue di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Langkah akselerasi ini diambil agar dampak stimulus fiskal dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lebih cepat. Pada triwulan I-2025, pertumbuhan belanja hanya berada di angka 1,4%, namun tahun ini melesat tajam.
Kemenkeu menargetkan pola belanja yang lebih stabil di kuartal berikutnya, yakni sebesar 26% pada triwulan kedua, 26% pada triwulan ketiga, dan sisanya pada triwulan keempat.
Baca Juga: Rupiah Terseret Tekanan Global, Melemah di Awal Perdagangan
Tak hanya dari sisi pengeluaran, kesehatan fiskal Indonesia juga ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 20,7% (yoy). Dengan kombinasi belanja yang ekspansif dan pendapatan yang terjaga, defisit anggaran hingga akhir Maret tercatat masih sangat terkendali di angka 0,93% terhadap PDB.
Strategi "belanja di depan" ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi nasional di tengah tantangan global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan tetap stabil di level yang ditargetkan sepanjang tahun 2026.
Baca Juga: Jejak Pabrik Becak Tong Soen di Jalan Tepekong, Pernah Berjaya hingga Kuasai Jatim
Editor : Hany Akasah