RADAR SURABAYA BISNIS - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan pada awal tahun 2026.
Kenaikan ini mencerminkan dinamika pembiayaan yang masih berlangsung di tengah kebutuhan pendanaan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan nasional.
Bank Indonesia mencatat total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai 437,9 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp 7.488 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.100 per dolar AS.
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan posisi pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 434,9 miliar dolar AS.
Baca Juga: Dulu Jadi “Tameng Hidup”, Kini Arek Suroboyo Diminta Jaga Ruh Kota Surabaya
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 2,5 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang berada di level 1,7 persen secara tahunan.
"Secara tahunan ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy)," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026).
Ia mengungkapkan bahwa peningkatan Utang Luar Negeri (ULN) pada periode tersebut terutama didorong oleh sektor publik, khususnya bank sentral.
Baca Juga: Pemerintah Buka 30.000 Lowongan Manajer Kopdes, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya
Hal ini seiring dengan masuknya aliran modal asing ke instrumen moneter Bank Indonesia, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Sementara itu, dari sisi sektor swasta, posisi utang luar negeri justru menunjukkan penurunan, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap kenaikan secara keseluruhan.
Dari kelompok utang luar negeri publik, posisi utang pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen secara tahunan.
Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan pada posisi surat utang pemerintah.
Berdasarkan sektor penggunaannya, Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah sektor strategis.
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sebesar 22,0 persen dari total utang pemerintah.
Baca Juga: Rupiah Rebound Tipis, Didorong Melemahnya Dolar AS di Pasar Global
Selain itu, alokasi utang juga digunakan untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, diikuti sektor jasa pendidikan sebesar 16,2 persen.
Sektor konstruksi menyerap sekitar 11,6 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan memperoleh porsi sebesar 8,5 persen.
Dengan kondisi tersebut, Utang Luar Negeri (ULN) masih menjadi salah satu instrumen pembiayaan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Meski demikian, pengelolaan utang yang prudent tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal ke depan. (iza/han)
Editor : Hany Akasah