RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah Indonesia resmi mengurangi frekuensi distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara di tengah dinamika ekonomi global.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penyesuaian belanja negara agar tetap terkendali tanpa mengesampingkan program prioritas nasional.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
Program ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda Indonesia.
Baca Juga: Dibuka Menguat, Rupiah Tunjukkan Perbaikan di Tengah Pelemahan Mata Uang Asia
Sebelumnya, distribusi MBG dilakukan selama enam hari dalam sepekan.
Namun, mulai April, pemerintah menetapkan bahwa penyaluran program tersebut akan dilakukan selama lima hari per minggu.
Penyesuaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan efisiensi yang lebih luas.
Baca Juga: Harga Emas Antam Kembali Menguat, Sentimen Global dan Timur Tengah Jadi Pendorong
Ia menilai optimalisasi program dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan belanja negara.
Menurutnya, potensi penghematan anggaran dari kebijakan tersebut diperkirakan dapat mencapai hingga Rp 20 triliun.
Dana yang dihemat nantinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lain, termasuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Meski terjadi pengurangan hari distribusi, pemerintah memastikan bahwa implementasi program MBG tetap memperhatikan aspek pemerataan dan kebutuhan daerah.
Sejumlah wilayah tetap mendapatkan perlakuan khusus, terutama daerah asrama, kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta wilayah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.
Kebijakan pengecualian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap program pemenuhan gizi secara optimal.
Baca Juga: Pengalaman vs Tabungan: Strategi Manajemen Keuangan Modern bagi Anak Muda
Dengan demikian, tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak tetap dapat tercapai.
Dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (31/3), Airlangga juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk turut berkontribusi dalam mendukung kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan berpartisipasi aktif dalam mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” ujarnya.
Baca Juga: Sekarang Belanja di Korea Selatan Bisa Pakai QRIS, Tak Perlu Tukar Won
Skema ini diharapkan mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di berbagai lini.
Dengan berbagai langkah penyesuaian tersebut, pemerintah berharap pengelolaan anggaran negara dapat menjadi lebih adaptif terhadap tantangan global, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. (iza/han)
Editor : Hany Akasah