RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian belanja negara guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada pada level yang aman dan terukur.
Di tengah tekanan kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas, efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi utama yang kini mulai digencarkan.
Salah satu program yang masuk dalam kajian efisiensi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut memiliki alokasi anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp 335 triliun.
Besarnya anggaran ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi skema pelaksanaannya agar tetap efektif sekaligus efisien.
Opsi yang saat ini mengemuka adalah pengurangan hari pelaksanaan program.
Jika sebelumnya MBG dirancang berjalan selama enam hari dalam satu pekan, kini pemerintah mempertimbangkan untuk menguranginya menjadi lima hari.
Skema ini dinilai sebagai jalan tengah agar program tetap berjalan, namun dengan beban anggaran yang lebih terkendali.
Baca Juga: Mengenal Soft Saving, Tren Finansial Gen Z yang Prioritaskan Kebahagiaan di Tengah Tekanan Ekonomi
Menteri Purbaya mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini berpotensi menghasilkan penghematan yang tidak kecil.
Dalam hitungan awal, efisiensi anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun.
"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada kan pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya. Memang dia melakukan sendiri karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi," kata Purbaya dalam press briefing di kompleks Kementerian Keuangan, Rabu (25/3), dikutip dari CNN Indonesia.
Tak hanya berfokus pada program MBG, pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan langkah serupa.
Setiap instansi didorong mengusulkan skema efisiensi di sektor masing-masing, baik melalui pengurangan belanja operasional, optimalisasi program, maupun penyesuaian prioritas kegiatan.
Upaya kolektif ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian defisit secara keseluruhan.
Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa menjaga kesehatan fiskal tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi belanja.
Oleh karena itu, berbagai langkah tambahan juga disiapkan, termasuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun non-pajak.
Optimalisasi penerimaan ini menjadi kunci untuk memperkuat struktur APBN di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Pengendalian konsumsi energi juga menjadi perhatian penting.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan, Bertahan di Level yang Sama Sejak Perdagangan Sebelumnya
Pemerintah menilai bahwa tingginya mobilitas turut berkontribusi pada pembengkakan pengeluaran, baik dari sisi subsidi maupun operasional.
Untuk itu, kebijakan work from anywhere (WFA) mulai diterapkan sebagai salah satu solusi.
Selain dinilai mampu menekan mobilitas, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja di berbagai instansi.
Langkah-langkah strategis tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan keberlangsungan program prioritas.
Baca Juga: Rupiah Menguat di Awal Perdagangan, Berlawanan Arah dengan Mayoritas Mata Uang Asia
Program MBG, meski berpotensi mengalami penyesuaian, tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program strategis.
Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur, diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (iza/han)
Editor : Hany Akasah