RADAR SURABAYA BISNIS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I, menyerap aspirasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kegiatan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan dihadiri pengurus Komunitas Markas UMKM Kota Surabaya, pelaku UMKM, serta perwakilan masyarakat. Dalam dialog tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Lia Istifhama menjelaskan, salah satu kendala utama yang banyak disampaikan pelaku UMKM adalah riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Catatan kredit masa lalu seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang sebenarnya telah kembali produktif.
“Kita menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan pembiayaan yang dirancang untuk mendukung UMKM dengan realitas di lapangan. Banyak pelaku usaha yang sudah aktif kembali, tetapi masih terkendala catatan administratif sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan,” ujar Lia.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar UMKM tetap memiliki kesempatan berkembang dan memperluas usaha.
Selain kendala pembiayaan, pelaku UMKM juga mengeluhkan keterbatasan pendampingan dalam proses pengajuan kredit usaha. Koordinasi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dinilai masih perlu diperkuat agar kebijakan pembiayaan lebih selaras dengan kebutuhan pelaku usaha.
Pengurus Komunitas Markas UMKM Surabaya juga menyoroti masih terbatasnya akses informasi mengenai berbagai program pemberdayaan pemerintah. Akibatnya, tidak semua pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas pembinaan dan bantuan yang tersedia.
“Forum komunikasi antara komunitas UMKM dan pemangku kebijakan juga masih terbatas, sehingga aspirasi pelaku usaha sering kali hanya disampaikan secara insidental,” kata salah satu pengurus komunitas dalam forum tersebut.
DPD RI Siap Kawal Akses Pembiayaan UMKM
Dari pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi berhasil dihimpun, di antaranya terkait kendala akses KUR, persoalan SLIK OJK, serta kebutuhan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Lia Istifhama berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur serta perbankan penyalur KUR.
Selain itu, aspirasi tersebut juga akan dibawa dalam forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat di DPD RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan UMKM.
“Kami akan mengawal agar kebijakan pembiayaan UMKM lebih inklusif, adil, dan benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil yang produktif,” tegasnya.
Baca Juga: Nasib Jembatan Petekan Surabaya Bikin Miris, Dulu Gerbang Kapal di Kalimas Kini Nyaris Runtuh
Dalam kesempatan tersebut, Lia Istifhama juga menyatakan kesediaannya bergabung sebagai Dewan Penasehat Komunitas Markas UMKM Kota Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat advokasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM di daerah.
Ia menegaskan, sinergi antara DPD RI dan komunitas UMKM menjadi langkah penting untuk mendorong pelaku usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan yang berpihak pada penguatan akses pembiayaan dan pemberdayaan usaha menjadi sangat penting,” ujarnya.
Melalui kegiatan penyerapan aspirasi ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
Editor : Hany Akasah