RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun.
Angka defisit tersebut setara 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Posisi defisit APBN Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Purbaya melanjutkan, APBN per Januari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen (year-on-year/yoy).
Nilai realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Kinerja itu ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp 138,9 triliun atau 5,2 persen dari target, dengan rincian penerimaan pajak mencapai Rp 116,2 triliun (4,9 persen target) dan kepabeanan dan cukai Rp 22,6 triliun (6,7 persen target).
“Pajak di bulan Januari itu tumbuh 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan makro sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya harap ke depannya berlanjut terus,” lanjut Purbaya.
Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 33,9 triliun atau 7,4 persen dari target.
Meski pertumbuhannya terkoreksi 20,4 persen, Purbaya menyebut kinerja ini menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang tahun lalu.
Sebagai catatan, serapan PNBP mengalami penyesuaian sejak komponen penerimaan dari dividen Badan Usaha Milik Negara beralih ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy).
Menurut Purbaya, pertumbuhan itu menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakselerasi penyaluran belanja sejak awal tahun, khususnya dalam mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 53,3 persen (yoy) dengan realisasi Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari target.
Pertumbuhan yang tinggi terlihat pada komponen belanja kementerian/lembaga sebesar 128,9 persen (yoy).
Nilai realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 55,8 triliun atau 3,7 persen dari target.
Sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp 76,1 triliun atau 4,6 persen dari target, tumbuh 23,4 persen (yoy).
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan tipis 0,6 persen (yoy) dengan realisasi Rp 95,3 triliun atau 13,8 persen dari target.
Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp 4,2 triliun.
Bendahara negara mengatakan realisasi ini mencerminkan posisi fiskal yang terkelola dengan hati-hati.
Sementara realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp 105,1 triliun atau 15,2 persen dari target.
Purbaya memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.
Secara keseluruhan, Purbaya menyatakan APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai "shock absorber" sekaligus motor penggerak ekonomi.
“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kami optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026,” ujar Purbaya. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa