RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi menetapkan target ambisius untuk periode 2026-2029.
Industri Pengolahan Nonmigas (IPNM) ditargetkan mampu menyerap investasi sebesar Rp 852,9 triliun. Langkah ini diambil menyusul performa sektor manufaktur tahun 2025 yang berhasil tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (26/1/2026), mengungkapkan bahwa sektor IPNM mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,17% (YoY) pada 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,01%.
Struktur industri nasional semakin kokoh. Berdasarkan data World Bank, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia mencapai USD 265,07 miliar, sehingga menempatkannya posisi pertama di ASEAN.
"Tahun 2026 sasaran pembangunan juga diarahkan pada peningkatan nilai investasi sektor industri sebesar Rp 852,9 triliun," kata Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/1).
Target Strategis 2026: Kontribusi PDB dan Ekspor
Untuk tahun anggaran 2026, Kemenperin telah memetakan beberapa sasaran pembangunan industri yang fokus pada penguatan struktur ekonomi dan daya saing global.
Pertumbuhan IPNM ditargetkan akan mencapai 5,51%, serta kontribusi dari sektor industri diharapkan menyumbang 18,56% terhadap PDB nasional.
Sektor industri juga ditargetkan akan berkontribusi sebesar 74,85% dari total ekspor hingga 2029 yang akan menyerap tenaga kerja industri dipatok sebesar 14,68% dari total tenaga kerja nasional dengan produktivitas mencapai Rp 126,20 juta per orang.
Alokasi Anggaran dan Prioritas Presiden
Guna mendukung target tersebut, Kemenperin mendapatkan alokasi pagu efektif tahun 2026 sebesar Rp 2,11 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa agenda besar, termasuk:
Hilirisasi industri guna penguatan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan RO khusus prioritas presiden yang diaokasikan sebesar Rp 299,9 miliar untuk agenda prioritas nasional.
Rehabilitasi industri kecil di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai pemulihan pasca-bencana menjadi prioritas, serta partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada pameran INNOPROM 2026.
Tantangan: Realisasi Kredit Padat Karya Masih Rendah
Meski mencatatkan rapor hijau di sisi pertumbuhan, Kemenperin masih menghadapi tantangan pada program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Realisasi penyaluran pembiayaan KIPK pada 2025 tercatat sangat rendah, yakni hanya Rp 16,45 miliar atau 2,09% dari target plafon Rp 787 miliar.
Rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh kendala teknis dan regulasi, seperti belum tuntasnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara penyalur dengan penjamin serta integrasi sistem perbankan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyesuaikan plafon KIPK tahun 2026 menjadi Rp 549,51 miliar dengan harapan proses administrasi yang lebih ramping dapat mempercepat penyerapan.
"Sehingga pagu efektif kami di tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,11 triliun. Pagu efektif tersebut didukung oleh sumber dana rupiah murni sebesar Rp1,79 triliun, PNBP sebesar Rp 46,6 miliar dan BLU Rp 275,9 miliar," ungkap Agus.
Melalui strategi yang komprehensif, pemerintah optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Hany Akasah