RADAR SURABAYA BISNIS – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Samingun, menilai kondisi perekonomian dan kinerja fiskal Jawa Timur sepanjang 2025 berada dalam tren positif.
Meski realisasi pendapatan dan belanja negara belum mencapai 100 persen, pengelolaan fiskal dinilai tetap sehat karena mampu mencatatkan surplus.
“Secara overall bagus. Pertumbuhan ekonomi bagus, kinerja fiskal juga bagus. Walaupun tadi penerimaan tidak 100 persen dan belanja juga tidak 100 persen, tapi menunjukkan surplus. Artinya pengelolaan fiskalnya berjalan dengan baik,” ujar Samingun, Minggu (25/1/2026.
Ia menjelaskan, capaian fiskal sepanjang 2025 akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan tahun 2026.
Menurutnya, stabilitas fiskal yang terjaga merupakan hal utama yang akan dipertahankan pada tahun mendatang.
“Apa yang sudah dicapai di 2025 tentu menjadi pijakan untuk 2026. Beberapa hal yang baik, di antaranya fiskal tetap bisa dijaga dan tidak keluar dari perencanaan,” jelasnya.
Memasuki 2026, belanja negara akan tetap difokuskan pada program prioritas nasional.
Selain itu, volume belanja akan ditingkatkan untuk memperluas jumlah penerima manfaat, seiring pengalaman pengelolaan program yang telah dilakukan pada 2025.
“Belanja akan tetap diarahkan untuk program prioritas nasional. Volumenya ditambah untuk penerima manfaat, dan kita sudah punya pengalaman mengelola program-program tersebut di 2025,” katanya.
Namun demikian, Samingun mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam implementasi di lapangan yang akan dievaluasi.
Salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kasus keracunan yang sempat terjadi.
“Kasus-kasus di MBG, seperti keracunan, itu akan dievaluasi. Peraturan akan ditegakkan. Dapur-dapur MBG yang tidak comply atau tidak memenuhi ketentuan tidak akan diikutkan lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal tetap menjadi perhatian utama.
Terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik dan kebijakan global, termasuk rencana kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dinilai berpotensi memengaruhi perekonomian regional hingga nasional.
“Situasi global semakin dinamis. Kalau tidak teratasi, dampaknya bisa ke regional dan Indonesia. Karena itu kita harus menjaga resiliensi fiskal sekaligus siap melakukan penyesuaian kebijakan,” ujarnya.
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), Samingun mengakui adanya penurunan pada 2026 dibandingkan 2025.
Namun, ia menegaskan penurunan tersebut tidak mengurangi total belanja APBN di daerah, termasuk Jawa Timur.
“Secara umum akumulasi APBN yang dibelanjakan di daerah tidak berkurang signifikan. Ini hanya shifting pengelolaan saja,” jelasnya.
Menurutnya, sebagian belanja yang sebelumnya dikelola pemerintah daerah akan dialihkan pengelolaannya ke kementerian dan lembaga pusat yang menjalankan program langsung di daerah.
“Nominal total APBN ke daerah termasuk Jawa Timur tidak berubah, hanya mekanismenya yang bergeser,” imbuhnya.
Ia juga memastikan beberapa komponen TKD tetap aman, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) untuk operasional pemerintah daerah dan pembayaran gaji pegawai, serta Dana Insentif Fiskal yang relatif tidak mengalami penurunan signifikan.
“Yang mengalami penurunan cukup besar adalah DAK fisik. Nantinya banyak dikerjakan oleh kementerian pusat seperti Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan, meskipun programnya tetap berada di daerah,” pungkas Samingun. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa