"Kalau kita lihat, dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp 13.032 triliun atau kurang lebih USD 869 miliar.”
Rosan P. Roeslani
Menteri Investasi dan Hilirisai
RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengungkapkan jika Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 13.032 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Menurutnya, investasi akan memainkan peranan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, investasi dapat menghasilkan multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja. "Kalau kita lihat, dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp 13.032 triliun atau kurang lebih USD 869 miliar," kata Rosan di Tangerang, Rabu (26/11).
Dia mengatakan, target investasi itu memiliki average pertumbuhan kurang lebih 15,7 persen dibandingkan dengan realisasi investasi 10 tahun terakhir.
Adapun, total investasi dalam 10 tahun terakhir adalah mencapai Rp 9,1 triliun.
"Nah, ini adalah angka yang diberikan kepada kami dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen," imbuh Rosan.
Menurut Rosan, target itu memang tidak mudah. Namun, dia tidak bergeming.
Pihaknya terus berupaya memperbaiki iklim investasi agar investor tak ragu menanamkan modal di Indonesia. Salah satunya dengan membenahi sistem perizinan.
Rosan mengatakan, saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian, sekarang terintegrasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
"Kami sedang sempurnakan ini. Sistem OSS (online single submission) kami. Terus terang, akhir-akhir ini agak berat karena sekarang terintegrasi secara otomatis," kata Rosan.
Selain itu, dia juga mengaku terus mempermudah pemberian izin investasi.
Rosan mencontohkan jika Kementerian Investasi dan Hilirisasi sudah ada perjanjian dengan Kementerian A selama 10 hari, kalau dalam 10 hari Kementerian A tidak kembali ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi, otomatis izinnya bakal dikeluarkan oleh Rosan.
"Karena saya sudah punya PP (Peraturan Pemerintah)-nya, PP nomor 28, untuk saya melakukan ini. Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan," sambung Rosan.
Terpisah, Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen pada 2026.
Angka pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan target pemerintah, yakni 5,4 persen.
"Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika ekonomi yang telah diuraikan tersebut maka Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5 persen," tulis Indef dalam laporan Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan.
"Pertumbuhan 5 persen bukanlah persoalan angka semata, tetapi persoalan struktur. Pertumbuhan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas basis industri, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja."
Indef menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen oleh pemerintah akan sulit dicapai jika tidak disertai berbagai kebijakan yang mampu mendulang kinerja berbagai indikator pembentuk pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi Indonesia pada 2026 masih akan bergantung pada konsumsi domestik, yang disebut Indef menandakan daya dorong investasi dan ekspor masih terbatas.
"Investasi tetap bruto (GFCF/Gross Fixed Capital Formation) diperkirakan tumbuh 6-7 persen, tetapi mayoritas masih terkonsentrasi pada proyek-proyek hilirisasi mineral dan sektor non-tradable seperti konstruksi dan transportasi, yang efek penggandanya relatif kecil terhadap peningkatan produktivitas agregat," lanjut Indef.
“Sementara itu, ekspor nonmigas menghadapi tekanan akibat moderasi harga komoditas global dan melemahnya permintaan dari China sebagai mitra dagang utama Indonesia."
Sementara dari sisi stabilitas makro, inflasi masih akan terkendali pada 2026.
Akan tetapi, stabilitas harga yang terjadi saat ini lebih banyak disumbang oleh masih lemahnya permintaan domestik dan kontrol harga pangan, bukan oleh peningkatan efisiensi sektor produksi.
"Dengan demikian, struktur inflasi Indonesia masih bersifat cost-push dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan pangan dan energi," ucapnya.
Indef sendiri memproyeksikan inflasi 2026 akan lebih tinggi dari 2025 yakni mencapai tiga persen.
Pendorongnya adalah peningkatan konsumsi akibat berbagai program stimulus pemerintah.
Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, rendahnya produktivitas, dominasi sektor informal, dan skill mismatch secara konsisten menjadi tantangan Indonesia.
Berdasarkan data terbaru, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 55 persen dengan tingkat upah dan produktivitas yang rendah. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa