RADAR SURABAYA BISNIS - Pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha.
Hingga menjelang akhir tahun 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp 240,09 triliun atau 83,77 persen dari target Rp 286,61 triliun.
Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18 persen per 31 Oktober 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik.
Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur.
“Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," ungkap Airlangga selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam keterangan resminya, Minggu (23/11).
Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen, melampaui target 60 persen.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja.
“Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha produktif yang terus berkembang, pemerintah menetapkan arah kebijakan KUR tahun 2026 dengan target penyaluran sebesar Rp 295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran.
Target penyaluran sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran.
“Kami buka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing," urainya.
Adapun relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu antara lain penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar enam persen flat per tahun, penghapusan batasan frekuensi akses KUR.
Kebijakan ini direncanakan akan memperluas relaksasi yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P) menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, dan seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi lainnya.
“Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, pemerintah tetap akan mendistribusikan target debitur baru KUR dan debitur graduasi KUR kepada masing-masing penyalur KUR,” ujarnya.
Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan produktif, pemerintah juga memperkenalkan beberapa inovasi pembiayaan.
Termasuk skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan KI digunakan sebagai agunan tambahan.
“Pada tahun 2026, penyaluran KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp 10 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan startup berbasis aset tak berwujud,” pungkas Airlangga. (nis/opi)
KUR Cetak Kinerja Solid
*Realisasi Rp 240,09 triliun
*Atau 83,77 persen dari target
*Target 2025 Rp 286,61 triliun
*Mengalir ke 4,07 juta pelaku UMKM
*NPL terjaga di level 2,18 persen
*Debitur baru 2,34 juta pelaku usaha
*Debitur graduasi naik kelas 1,17 juta debitur
*Mampu dorong penyerapan 20 juta tenaga kerja