“Inflasi kami perkirakan sebagai dasar ATBI adalah 2,62 persen, dan masih dalam batas sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.”
Perry Warjiyo
Gubernur BI
RADAR SURABAYA BISNIS - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan untuk mewaspadai inflasi kelompok volatile food atau inflasi pangan yang sudah mulai meningkat beberapa waktu terakhir.
Ia membeberkan, harga pangan mulai bergejolak pada beberapa waktu terakhir.
Bahkan pada Oktober harga pangan meningkat menjadi 6,59 persen, terutama didorong peningkatan harga beberapa komoditas bahan pokok seperti cabai merah, dan telur ayam ras.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 6,59 persen year on year (YoY), dengan andil sebesar 1,05 persen, didorong oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bawang merah, dan daging ayam ras.
“Kondisi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut antara BI dan juga pemerintah pusat dan daerah,” tutur Perry saat rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Ia melanjutkan, meskipun trennya meningkat namun inflasi pangan diperkirakan tetap terkendali.
Hal ini didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Pangan (GNPIP).
Perry mengungkapkan, BI menargetkan rata-rata inflasi sebesar 2,62 persen dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.
Target tersebut meningkat dari Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 sebesar 2,50 persen, dan diperkirakan menurun menjadi 2,01 persen.
Meski demikian, Perry menyebut target inflasi di 2026 tersebut masih dalam batas sasaran BI yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Inflasi kami perkirakan sebagai dasar ATBI adalah 2,62 persen, dan masih dalam batas sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” tutur Perry.
Untuk pertembuhan ekonomi di 2026, Perry mengatakan jika BI menargetkan sebesar 5,3 persen. Target itu tertuang RATBI 2026.
“Target tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” ujarnya.
Perry membeberkan, proyeksi 5,3 persen tersebut sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global, termasuk mitra kerja utama Indonesia.
Selain itu juga mempertimbangkan langkah-langkah dukungan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penurunan suku bunga.
“BI melihat, pada 2026 mendatang masih ada ruang penurunan suku bunga atau BI-Rate, dan juga akan melakukan ekspansi likuiditas moneter,” jelasnya.
Terkait perbedaan target pertumbuhan ekonomi dengan pemerintah, ia mengungkapkan BI mempunyai dasar penghitungan sendiri.
“Dasar kami menghitung, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk ada dasar kami banyak survei yang dilakukan sebagai dasar. Nilai tukar juga sangat berpengaruh, nilai tukar rupiah di 2026 rata-rata masih sama dengan 2025 karena pengaruh ketidakpastian global,” tutur Perry.
Meski demikian, ia melihat, masih ada potensi target pertumbuhan ekonomi di 2026 sebesar 5,4 persen akan tercapai, sejalan dengan koordinasi dan kecepatan realisasi stimulus fiskal dari APBN yang semakin cepat.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah di awal tahun menjadi kunci pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dapat tercapai.
Ia menambahkan, penghitungan dasar 5,3 persen masih merujuk pola realisasi belanja di APBN yang selama ini terjadi.
Sebagaimana diketahui, pola belanja pemerintah biasanya menumpuk di awal tahun, dan baru direalisasikan keseluruhan menuju akhir tahun.
“Ke depan kami melihat bahwa pengeluaran fiskal bisa lebih cepat dan bisa juga bisa mencapai 5,4 persen,” tandasnya.
Adapun target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di 2026 tersebut meningkat dari target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,1 persen.
BI mencatat, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun depan sejalan dengan upaya BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah. (tan/opi)
Editor : Nofilawati Anisa