RADAR SURABAYA BISNIS – Kota Surabaya kembali mendapat pengakuan nasional. Kali ini Kota Pahlawan meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2025 di tingkat nasional.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Sutrabaya.
Penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti komitmen Kota Surabaya dalam mewujudkan akses keuangan yang inklusif dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Eri mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya strategis yang telah dijalankan Pemkot Surabaya dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, seperti melindungi warga dari pinjaman ilegal, memberikan edukasi keuangan, dan menyalurkan pembiayaan melalui lembaga keuangan resmi.
“Penghargaan ini terkait TPAKD Terbaik di Jawa dan Bali. Indikatornya bagaimana TPKD ini berjalan menahan laju inflasi, bagaimana kegiatan-kegiatan kita untuk menggerakkan perekonomian, serta bagaimana pergerakan-pergerakan kita melakukan digitalisasi terkait keuangan," jelas Wali Kota Eri, usai memimpin upacara HUT ke-80 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).
Eri mengungkapkan, salah satu program unggulan yang menjadi penentu kemenangan adalah implementasi platform digitalisasi keuangan daerah adalah E-PeKen.
“Alhamdulillah Surabaya menjadi yang terbaik karena kita juga sampaikan terkait dengan E-PeKen yang sudah Rp 188 miliar sudah bergerak di sana," tambahnya.
Selain digitalisasi, Eri juga menekankan bahwa TPAKD Surabaya berhasil menjalankan berbagai kegiatan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, bahkan melebihi rata-rata provinsi maupun nasional.
Ia menegaskan bahwa penghargaan ini adalah yang pertama diterima oleh Pemkot Surabaya.
“Ini yang pertama. Jadi TPAKD yang terbaik untuk Kota Surabaya,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah melakukan tahap-tahap penilaian yang dilakukan, salah satunya kegiatan Virtual Assessment TPAKD Kota Surabaya pada 11 Juni 2025 lalu.
Saat penyerahan penghargaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
“Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Mahendra Siregar dalam sambutannya mengatakan bahwa OJK akan terus meningkatkan dan memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.
Menurutnya, OJK mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional, yaitu pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.
Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen.
Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Keempat, TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.
“Melalui implementasi roadmap ini pelaksanaan program di daerah ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan, sehingga setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” katanya. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa