RADAR SURABAYA BISNIS - Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang terus digali potensinya oleh Indonesia, karena akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global.
Kekuatan utama berada pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal.
Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat sektor halal food, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di sektor pakaian, misalnya, demand atau kebutuhan pakaian muslim sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 289 triliun.
Kemudian, di industri makanan-minuman, Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance, karena kalau di Indonesia yang halal wajib.
“Nah, ekonomi industri makanan-minuman termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya adalah USD 109 miliar atau Rp 1.000 triliun. Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” tutur Airlangga dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Di dalam negeri, lanjutnya, kinerja ekonomi syariah menunjukkan tren positif dan potensi yang besar.
Dapat dilihat dari pangsa usaha syariah dalam PDB yang terus meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah tumbuh konsisten hingga lebih dari Rp 10 ribu triliun pada 2025.
“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelasnya.
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, dalam memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan beberapa strategi komprehensif untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal.
Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank.
Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp 75 triliun untuk 1,3 juta debitur dan realisasi Bank Bullion sejak peluncurannya pada Februari sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.
“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren. Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” papar Airlangga.
Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.
Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal yang telah mencapai 5,9 juta sertifikat halal di 2025 dari target 10 juta sertifikat, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.
“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ungkapnya. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa