RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur.
Salah satunya, untuk membiayai pembangunan di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya melakukan pinjaman.
DPRD Kota Surabaya memastikan bahwa rencana pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah bukan sekadar utang, melainkan peluang strategis untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, usai melakukan konsultasi ke Bappenas di Jakarta.
Dari hasil pertemuan tersebut, Surabaya dinilai sangat memenuhi syarat untuk mengambil pinjaman.
“Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” ujar politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, Senin (22/9/2025).
Rencana pembiayaan alternatif ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan nilai total Rp 3,15 triliun.
Rinciannya, pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp 2,71 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp 447,8 miliar.
Dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta berbagai titik penanganan genangan.
“Proyek-proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga motor pertumbuhan ekonomi. Diversi Gunungsari, misalnya, akan membuka pusat usaha baru dan menciptakan lapangan kerja,” jelas legislator Golkar itu.
Mas Toni menegaskan DPRD akan mengawal penuh proses pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini berjalan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Fathoni menekankan pentingnya Surabaya berbenah menghadapi dinamika pembangunan nasional, terutama dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028.
“Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur bisa menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” tambahnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa APBD 2026 tetap harus difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kreatif, termasuk menjadikan Surabaya sebagai gaming city.
“Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat sasaran, Surabaya bisa memperkuat infrastrukturnya sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif dan kualitas SDM,” pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa