RADAR SURABAYA - Bank Indonesia (BI) hingga akhir Agustus 2025 telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun.
Jumlah itu termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp 150 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomuan.
Arah kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih di bawah kapasitasnya.
“Sementara itu, inflasi tetap terkendali sesuai dengan target 2,5 persen, plus minus 1 persen serta nilai tukar yang diperkirakan tetap stabil dan sesuai dengan fundamental mendukung pencapaian sasaran inflasi,” ungkap Ramdan dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
Ia melanjutkan, sejalan dengan arah kebijakan moneter itu, BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin (bps) sejak September 2024 yang merupakan level terendah sejak 2022.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF serta pembelian SBN di pasar sekunder.
Selain itu, BI juga melakukan ekspansi likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 923 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp 715 triliun pada akhir Agustus 2025.
"Bank Indonesia juga telah membeli SBN yang hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp 150 triliun,” paparnya.
Ramdan menyebut BI akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo.
Hal ini dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.
“Dalam kaitan ini, bauran kebijakan Bank Indonesia akan disinergikan dengan kebijakan fiskal, termasuk melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah mencapai Rp 384 triliun sampai dengan akhir Agustus 2025,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. (uta/opi)
Editor : Nofilawati Anisa