Industri & Perdagangan Infrastruktur Otomotif Perbankan & Keuangan Person of The Year Properti Transportasi & Logistik Wisata & Kuliner

Menteri Keuangan Blak-blakan soal Postur APBN 2026, Penerimaan Pajak Ditarget Ambisius

Nofilawati Anisa • Minggu, 17 Agustus 2025 | 15:40 WIB

 

TARGET: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Postur APBN 2026 dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan.
TARGET: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Postur APBN 2026 dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan.

RADAR SURABAYA BISNIS – Pendapatan negara di postur APBN 2026 diproyeksikan sekitar Rp 3.147,7 triliun.

Proyeksi itu tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun 2025.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan,” tegas Ani, sapaan karib Sri Mulyani Indrawati.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyampaikan bahwa penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Yang berarti harus tumbuh sebesar 13,5 persen. Angka ini dinilai cukup ambisius.

“Untuk penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkap Menkeu.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 334,3 triliun, atau naik 7,7 persen.

Di sisi lain, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 4,7 persen menjadi Rp 455 triliun, terutama karena tidak lagi diperolehnya dividen BUMN.

Untuk belanja negara, tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025 menjadi Rp 3.786,5 triliun, dengan alokasi besar diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Belanja kementerian/lembaga naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp 1.498,3 triliun, sementara belanja non-KL mencapai Rp 1.638,2 triliun, naik 18 persen.

"Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah," jelas Menkeu.

Di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar Rp 638,8 triliun, turun menjadi 3,5 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025.

Keseimbangan primer juga diperkirakan semakin mendekati nol, dengan desain defisit primer di angka Rp 39,4 triliun pada 2026.

“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkas Ani. (opi)

Editor : Nofilawati Anisa
#penerimaan pajak #belanja #RAPBN 2026 #lembaga #menteri keuangan #postur apbn 2026 #pnbp #sri mulyani indrawati #nota keuangan #kementerian