RADAR SURABAYA BISNIS - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur Agung Yulianta mengatakan dana awal pembentukan Koperasi Merah Putih boleh menggunakan sebagian dari penyaluran Dana Desa tahap II.
“Tentu saja ini ada persyaratan ketika menggunakan sebagian dari dana pusat APBN untuk Koperasi Merah Putih. Salah satunya adalah bagaimana rencana penggunaannya, dan ini untuk pegangan bagaimana pertanggungjawaban kemudian. Jadi mereka tidak bisa sekedar menerima penerima kemudian dihabiskan, tidak. Ini adalah modal awal untuk operasionalnya saja,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Agung menambahkan pihaknya akan tetap melakukan pemantauan bersama pemerintah desa, agar dana yang digulirkan pemerintah pusat bisa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
Menurutnya Koperasi Merah Putih ini bukan seperti BUMDes, BUMD maupun BUMN yang dividennya masuk ke APBDes, APBD atau APBN, tapi dari anggota untuk anggota.
“Jadi dari operasional bisa membantu masyarakat desa dan keuntungannya kembali ke anggota atau masyarakat desa itu sendiri,” terangnya.
Lebih lanjut Agung mengatakan, diperlukan strategi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi desa, khususnya yang baru dibentuk melalui program Koperasi Merah Putih.
“Langkah ini diharapkan mampu menjadi pondasi kuat bagi pembangunan ekonomi desa dan kelurahan di masa depan,” katanya.
Diketahui Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam menguatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, sekaligus mewujudkan arahan strategis Presiden Prabowo dalam membentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
Di Jawa Timur, hingga 29 April 2025, tercatat sebanyak 1.247 koperasi telah terbentuk di 18 kabupaten dan dua kota sebagai bagian dari Program Koperasi Merah Putih.
Wilayah yang menunjukkan respons paling aktif terhadap program ini antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Jombang. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa