RADAR SURABAYA BISNIS - Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 atau selama kuartal I/2025 mencapai Rp 620,3 triliun.
Jumlah itu setara 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, angka tersebut menunjukkan kinerja belanja yang relatif konsisten dan mulai menunjukkan percepatan. Terutama pada bulan Maret 2025.
Suahasil melanjutkan, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 413,2 triliun dari total belanja tersebut.
Dengan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp 196,1 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp 217,1 triliun.
“Total belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2025 adalah Rp 413,2 triliun. Ini adalah 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” ujar Suahasil dalam keterangannya, Rabu (1/5/2025).
Lebih lanjut Suahasil menjelaskan belanja K/L sebesar Rp 196,1 triliun tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 79,5 triliun atau 26 persen APBN, belanja bantuan sosial sebesar Rp 38,9 triliun atau 28,8 persen APBN, belanja modal sebesar Rp 25,9 triliun atau 11,1 persen APBN, dan belanja barang sebesar Rp 51,8 triliun atau 10,7 persen APBN.
Secara lebih rinci, belanja pegawai di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan vakasi.
Sementara itu, belanja bantuan sosial disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 7,3 triliun, kartu sembako Rp 11 triliun, dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Rp 11,6 triliun.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah masing-masing mendapat Rp 1,5 triliun dan Rp 6,7 triliun.
“Pemerintah juga menyalurkan Rp 800 miliar untuk pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial, serta bantuan permakanan bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Suahasil, belanja modal meningkat dari Rp 3,1 triliun hingga Februari 2025 menjadi Rp 25,9 triliun per akhir Maret 2025 yang dimanfaatkan antara lain untuk peralatan dan mesin Rp 22,3 triliun, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan Rp 2,5 triliun, serta perbaikan gedung dan bangunan Rp 900 miliar.
Sementara, belanja barang hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp 51,8 triliun, melonjak tajam dibanding capaian di dua bulan pertama di 2025 yang mencapai Rp 18,3 triliun.
Adapun belanja non-K/L mencapai Rp 217,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp 58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk sebesar Rp 32,4 triliun.
Subsidi tersebut mencakup BBM sebanyak 2.906,7 kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 1,368 juta kilogram, listrik untuk 41,9 juta pelanggan, serta pupuk sebesar 1,7 juta ton.
“Kita harapkan ini kemudian menciptakan multiplier effect. Dengan belanja yang sudah cukup besar di bulan Maret, ini memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita di triwulan I/2025 yang angkanya akan kita dapatkan dari BPS dalam sekitar beberapa hari ke depan,” pungkas Suahasil. (opi)
Editor : Nofilawati Anisa