RADAR SURABAYA BISNIS - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik berharap hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat memberikan efek positif kepada investor di pasar modal Indonesia.
“Tentu harapan kita adalah bisa memberikan efek positif kepada investor, utamanya investor retail,” ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Ia menyampaikan, BEI akan terus melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring dengan telah diluncurkannya BPI Danantara.
“Kita lihat bagaimana atau apa yang akan dilakukan. Nanti bursa tentu akan berkoordinasi dengan OJK untuk itu,” ujar Jeffrey.
Ia menyebut bahwa kehadiran BPI Danantara tidak akan mengganggu aktivitas di pasar modal Indonesia.
“Harusnya enggak, asal semua mekanismenya diikuti. Pasti akan ada pengaturan-pengaturan untuk itu, kita ikutin aja,” ujar Jeffrey.
Direktur Utama BEI Iman Rachman menilai struktur kepengurusan BPI Danantara mampu memberikan keyakinan kepada para pelaku pasar, karena dipimpin oleh figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat di industri keuangan dan investasi.
Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO), serta dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria yang masing-masing menjabat chief investment officer (CIO) dan chief operating officer (COO).
"Kalau lihat orang-orangnya, mereka semua capable dan bisa menjadi panutan pasar, Pak Pandu, Pak Donny, dan Pak Rosan memiliki tingkat acceptable yang cukup tinggi (di pasar)," ujar Iman.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025), sebagai sovereign wealth fund (SWF).
BPI Danantara diharapkan dapat mengelola aset hingga lebih dari USD 900 miliar, dengan dana awal sekitar USD 20 miliar.
Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai keberadaan BPI Danantara bisa menjadi pengubah permainan atau game changer investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal karena porsi investasi BUMN masih rendah.
Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi enam persen diperlukan investasi hingga puluhan ribu triliun.
"Dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Kendati demikian, dirinya berharap agar seluruh pengurus, termasuk Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara tidak merangkap jabatan lantaran tanggung jawab badan baru tersebut sangat besar.
Hardjuno menyampaikan bahwa harapan agar seluruh pengurus Danantara tidak merangkap jabatan bukan berarti meragukan kompetensi para pengurus, termasuk dewas.
Akan tetapi, lanjut dia, agar para pengurus bisa lebih fokus dalam mengelola investasi BPI Danantara guna melahirkan keuntungan yang berguna untuk kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, ia pun mengingatkan agar audit Danantara harus dilakukan secara konkret dan berlapis karena sebagai super holding, Danantara sangat berbeda dengan Temasek atau Khazanah (sovereign wealth fund milik Singapura), yang dibiayai dari profit BUMN yang dikumpulkan puluhan tahun.
"Artinya apa, modalnya dari APBN. Ingat, 70 persen APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang hidupnya sudah ngos-ngosan. Jadi enggak main-main," tuturnya. (ant/opi)
Editor : Nofilawati Anisa