SURABAYA - Hingga akhir Juli 2024 pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 266,3 triliun.
Jumlah tersebut mengalami lonjakan sebesar 36 persen dibandingkan dengan tahun lalu, yang hanya mencapai Rp 195 triliun.
Oleh karena itu peningkatan utang ini menjadi pertanda lampu kuning bagi perekonomian Indonesia.
Menurut ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Sri Herianingrum, jika utang ini tidak dikelola dengan baik, justru dapat menjadi beban berat bagi pemerintah, terutama dalam hal pembayaran pokok dan bunga.
"Jumlah utang yang terus meningkat, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, bisa menjadi beban besar bagi pemerintah selanjutnya. Utang memang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian, tapi jika jumlahnya melebihi batas yang aman, akan ada risiko besar," kata Prof Sri, Kamis (29/8).
Ia menjelaskan, risiko jangka panjang yang terjadi berdampak pada stabilitas ekonomi negara.
Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada dikisaran 32 persen, yang dianggap aman menurut undang-undang, lonjakan utang ini tetap perlu pemerintah waspadai.
"Pemerintah harus memiliki strategi pengelolaan utang yang jelas untuk memastikan utang tidak menjadi beban di masa depan. Diversifikasi instrumen utang dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi," terangnya.
Guru besar ekonomi ini juga menekankan pada pengelolaan utang yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di pasar global.
"Terlalu banyak utang bisa memberikan sinyal negatif bagi investor internasional. Meskipun cadangan devisa dan aktivitas internasional bisa meningkat, reputasi perekonomian yang terlalu bergantung pada utang tentu tidak baik," tutur Prof Sri.
Oleh karena itu dia menyarankan agar pemerintah fokus pada pengelolaan utang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
"Utang harus digunakan untuk mendukung target-target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pengelolaan yang baik, utang bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan ini," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan peningkatan ini diperlukan untuk mendukung pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.
Namun, kenaikan yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan mengelola beban hutang yang semakin besar. (rmt/opi)
Editor : Nofilawati Anisa