radarsurabayabisnis.id - Harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi resmi mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah badan usaha swasta ini dinilai berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.
Kenaikan harga BBM non-subsidi terjadi ketika kebutuhan pokok dan biaya mobilitas masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut membuat Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta pemerintah dan badan usaha penyedia BBM lebih transparan dalam menjelaskan komponen pembentuk harga.
Ketua FKBI Tulus Abadi mengatakan, harga BBM non-subsidi memang menjadi kewenangan badan usaha dan dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi ekonomi. Namun, kewenangan tersebut perlu disertai keterbukaan kepada konsumen.
Baca Juga: Beberapa Bulan Lagi Desil 10 Bakal Dibatasi Beli BBM Subsidi, Ini Rencana Pemerintah
“Sesuai regulasi, harga BBM non-subsidi memang domainnya operator. Namun, kewenangan itu harus diikuti keterbukaan,” ujar Tulus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (3/9).
Harga BBM Dipengaruhi Harga Minyak dan Rupiah
Menurut Tulus, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga BBM non-subsidi. Di antaranya harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta tingkat inflasi.
FKBI menilai konsumen perlu mengetahui faktor-faktor tersebut agar penyesuaian harga BBM tidak hanya dipahami sebagai perubahan angka di papan harga SPBU.
Terlebih, Tulus mengingatkan bahwa lebih dari 60 persen kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan kondisi tersebut, perubahan harga energi di pasar global dapat memberikan dampak terhadap harga BBM di dalam negeri.
Selain harga, FKBI juga menyoroti persoalan ketersediaan BBM di lapangan.
Baca Juga: Cek Harga BBM Hari Ini 17 Agustus 2026: Pertamina, Shell, dan BP Kompak Stabil di HUT ke-81 RI
Menurut Tulus, beban konsumen akan semakin besar apabila kenaikan harga BBM diikuti dengan persoalan pasokan, seperti produk sulit ditemukan atau konsumen harus menghadapi antrean panjang.
“Jika produk tidak ada, sulit dicari, harus antre lama, kerugian konsumen menjadi berganda. Apalagi jika harganya mahal,” tegasnya.
Kelas Menengah Berpotensi Paling Tertekan
BBM memiliki peran penting dalam aktivitas masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan biaya transportasi. Karena itu, kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi pengeluaran rumah tangga maupun biaya distribusi barang dan sektor logistik.
Kelompok kelas menengah dinilai menjadi salah satu kelompok yang cukup merasakan dampaknya. Di satu sisi, mereka tidak selalu menjadi penerima utama subsidi energi. Di sisi lain, kenaikan biaya BBM harus ditanggung langsung melalui meningkatnya pengeluaran untuk mobilitas dan kebutuhan sehari-hari.
FKBI meminta pemerintah tidak sepenuhnya menyerahkan upaya mitigasi dampak kenaikan harga kepada badan usaha penyedia BBM.
Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya energi.
Transportasi Publik Bisa Jadi Solusi
Salah satu langkah yang didorong FKBI adalah memperkuat layanan transportasi publik massal, khususnya di kawasan Jabodetabek.
Menurut Tulus, transportasi publik yang semakin mudah diakses dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang mulai terbebani biaya penggunaan kendaraan pribadi akibat kenaikan harga BBM.
“Dengan begitu, jika kelas menengah berat dengan pengeluaran BBM untuk transportasi, mereka bisa didorong untuk beralih ke angkutan umum massal,” kata Tulus.
Penguatan transportasi publik dinilai tidak hanya dapat menjadi bantalan sosial-ekonomi dalam menghadapi kenaikan biaya mobilitas, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM dalam jangka panjang.
FKBI berharap pemerintah dan badan usaha tetap menjaga ketersediaan pasokan sekaligus meningkatkan transparansi dalam penetapan harga BBM non-subsidi.
Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran dan mempertimbangkan pilihan transportasi yang lebih efisien di tengah perubahan harga energi.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya