radarsurabayabisnis.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia telah menyalurkan biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Oktober 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan implementasi program mandatori B50 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar seluruh SPBU dapat beralih dari B40 ke B50.
"Target saya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik (SPBU)," ujar Eniya, Senin (20/7), seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Hemat Devisa Rp177 Triliun, Indonesia Jadi Negara Pertama Terapkan Biodiesel B50
Menurutnya, setelah masa transisi berakhir, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program pada Desember 2026.
"Nanti di Desember, selama empat bulan ini, pertama kita lihat transisi, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apakah semua bisa dalam waktu tiga bulan itu menyelesaikan semua full B50," katanya.
Saat ini, Kementerian ESDM mencatat sekitar 57 persen SPBU di Indonesia telah menyalurkan B50. Persentase tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 100 persen pada awal Oktober.
B50 Diproyeksikan Hemat Devisa Rp170 Triliun
Masa transisi diberikan agar badan usaha memiliki waktu menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih tersedia sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) menuju B50.
Baca Juga: Biodiesel B50 Resmi Meluncur, Harapan Baru Warga untuk Bahan Bakar Murah dan Stabil
Indonesia resmi menerapkan mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026 dan menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan pencampuran biodiesel hingga 50 persen ke dalam bahan bakar solar.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel B30, B35, dan B40 yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2026.
Selain mendukung pengurangan emisi, program ini juga diproyeksikan menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun, meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO), serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya