JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren impor bijih nikel dari Filipina terus meningkat dan menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai kontras dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 yang bertujuan memperkuat hilirisasi industri dalam negeri.
Berdasarkan data BPS, volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode HS 26040000 mencapai 15,33 juta ton sepanjang 2025, dengan nilai transaksi sebesar USD 725,17 juta.
Sebagian besar impor tersebut masuk ke kawasan industri smelter, terutama di Weda, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah.
BPS mencatat, volume impor bijih nikel dari Filipina yang masuk ke Morowali mencapai 2,42 juta ton. Sementara Weda menjadi wilayah dengan serapan terbesar, yakni 12,04 juta ton atau sekitar 78,5 persen dari total impor bijih nikel nasional dari Filipina.
Baca Juga: Potensi Indonesia Timur Makin Mempesona, Realisasi Investasi Labuan Bajo Tembus Rp1,88 Triliun
Lonjakan Signifikan Sejak 2023
Secara historis, lonjakan impor bijih nikel terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, volume impor tercatat sebesar 10,18 juta ton dengan nilai USD 445,09 juta.
Angka tersebut melonjak pada 2025 dengan tambahan sekitar 5 juta ton.
Sementara pada 2023, volume impor bijih nikel dari Filipina masih relatif kecil, yakni 374.453 ton dengan nilai sekitar US$16 juta. Data BPS menunjukkan bahwa 2023 menjadi tahun pertama Indonesia melakukan impor bijih nikel dari Filipina.
APNI: Produksi Smelter Lebih Cepat dari Pasokan Tambang
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menyatakan lonjakan impor tidak terlepas dari kebutuhan bahan baku smelter yang terus meningkat.
Menurut APNI, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, smelter di Indonesia telah mengimpor sekitar 15 juta ton bijih nikel, lebih tinggi dibandingkan total impor sepanjang 2024 yang mencapai 12 juta ton.
“Tahun lalu kita impor sekitar 12 juta ton. Tahun ini sampai akhir Agustus sudah hampir 15 juta ton bijih nikel dari Filipina,” ujar Meidy.
Ia menjelaskan, impor dilakukan karena produksi bijih nikel dalam negeri belum mampu mengejar pertumbuhan jumlah smelter.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Selasa, 3 Februari 2026
Meidy memperkirakan tren impor masih berlanjut hingga 2026 seiring bertambahnya kapasitas produksi smelter, khususnya yang menggunakan teknologi HPAL (high pressure acid leach).
“Sudah ada kontrak-kontrak baru dari smelter, terutama untuk fasilitas HPAL. Artinya, kebutuhan bahan baku akan terus meningkat,” katanya.
163 Smelter Berpotensi Kekurangan Bahan Baku
Selain Filipina, pelaku industri juga menjajaki pasokan bijih nikel dari Kaledonia dan Papua Nugini. Negosiasi masih difokuskan pada aspek harga dan kualitas bijih.
Meidy menyebut, saat ini terdapat 73 smelter nikel yang telah beroperasi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 73 smelter masih dalam tahap konstruksi, dan 17 smelter lainnya berada dalam tahap perencanaan.
Dengan demikian, total terdapat sekitar 163 smelter yang diproyeksikan beroperasi penuh dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau seluruh smelter itu berproduksi, cadangan bijih nikel dalam negeri tidak akan mencukupi. Pasokannya sangat terbatas dibandingkan kapasitas smelter,” tegas Meidy.(han)
Editor : Hany Akasah