RADAR SURABAYA BISNIS - DPRD Kota Surabaya menyoroti efisiensi belanja dan distribusi program dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Surabaya, Senin (16/6/2025), dipimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono, dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran OPD, serta 35 anggota dewan.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Cahyo Siswo Utomo, memberikan apresiasi atas sejumlah capaian kinerja Pemkot, seperti raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK, dan pertumbuhan ekonomi 2024 yang menyentuh angka 5,76 persen.
Namun, catatan kritis dilontarkan menyangkut serapan belanja modal yang hanya 19 persen dari total Rp 1,89 triliun.
“Belanja untuk infrastruktur masih lemah. Misalnya, serapan pembangunan jalan dan irigasi hanya 56,82 persen. Ini ironis, padahal keluhan soal jalan rusak dan banjir masih banyak,” ucap Cahyo.
Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan secara persentase 88,78 persen dari target, meski nilai nominal meningkat menjadi Rp 10,03 triliun.
“Diversifikasi sumber PAD perlu diperkuat, karena PBB masih menjadi tulang punggung,” ujarnya.
Mereka mengapresiasi penghapusan sanksi denda PBB melalui Perwali No. 14 Tahun 2024, dan mendorong adanya skema keringanan bagi warga berpenghasilan rendah.
Di sektor ekonomi rakyat, PKS mengapresiasi program padat karya, e-peken, dan dukungan terhadap UMKM.
Meski begitu, mereka meminta agar distribusi program lebih merata karena masih ada pelaku UMKM yang belum terjangkau.
Fraksi juga menyarankan pemanfaatan aset mangkrak Pemkot untuk pemberdayaan MBR.
Untuk pendidikan, PKS menilai program beasiswa SMA/SMK dan kuliah sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan, namun kuotanya masih terbatas.
“Masih ada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan,” tambah Cahyo.
Mereka mendorong penambahan anggaran beasiswa di APBD 2025.
Terakhir, soal sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 234 miliar, PKS meminta klarifikasi: apakah ini bentuk efisiensi atau kegagalan perencanaan. Mereka juga memberi catatan soal wacana pinjaman daerah.
“Kemampuan fiskal perlu dihitung betul agar tidak membebani APBD ke depan,” tegasnya.
Ketua DPRD Adi Sutarwijono menegaskan, seluruh masukan akan dibahas dalam rapat lanjutan.
“Setelah pandangan fraksi, akan dijadwalkan tanggapan wali kota, lalu masuk ke pembahasan tingkat komisi,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah serius menangani persoalan infrastruktur, kampung kumuh, PJU, dan rumah tidak layak huni.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik kritik dan saran dari dewan.
Ia menyebut beberapa masukan fraksi telah dijalankan.
“Walau banyak pajak dan retribusi kita hapus, kita masih bisa menekan angka kemiskinan, stunting, dan meningkatkan IPM. Ini artinya arah kebijakan kita sudah benar,” kata Eri.
Rapat ini memperlihatkan dinamika relasi eksekutif dan legislatif di Kota Pahlawan.
DPRD menyoroti belanja modal dan distribusi program, sementara Pemkot mengklaim kebijakan fiskalnya tetap berpihak pada masyarakat bawah meski dalam tekanan efisiensi. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa