RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah tengah menata ulang skema penggunaan anggaran pendidikan untuk RAPBN 2027, termasuk merancang pendanaan program sekolah negeri gratis dan mengintegrasikannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik.
Sesuai amanat konstitusi, porsi anggaran pendidikan tetap dipertahankan sebesar 20 persen dari total APBN, dengan nilai berkisar Rp820 triliun hingga Rp824 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pembahasan saat ini terfokus pada pembagian porsi anggaran antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga.
Baca Juga: KAI Targetkan Integrasi dengan INKA Efektif Berlaku 1 Januari 2027
"Kalau APBN selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya 20% anggaran pendidikan itu Rp 800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L itu? Ini diberikan arahan lakukan redesign, tujuannya memperkuat kualitas pendidikan yang sudah ada," ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut memaparkan desain besar (grand design) pendidikan nasional agar penggunaan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut lebih terarah dan berdampak langsung pada mutu pembelajaran. "Rp 824 triliun kalau tidak salah, Rp 820 triliun makainya gimana," kata Suahasil.
Alokasi besar ini juga bersinggungan dengan pelaksanaan program MBG. Mengingat penerima manfaat utamanya adalah peserta didik, program tersebut turut masuk dalam koridor pembahasan anggaran pendidikan. "MBG kan buat anak sekolah," tegas Suahasil.
Baca Juga: ASN Surabaya Akan Pindah Kantor ke Balai RW, Bukan Cuma Urus KTP dan Tanpa Rapat Bertele-tele
Saat ini seluruh jajaran pemerintah masih menyusun formulasi akhir dari skema tersebut. Penataan ulang ini diharapkan dapat mendorong pemerataan fasilitas sekaligus peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis