radarsurabayabisnis.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menetapkan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mulai Oktober 2026, seluruh jajaran Pemkot Surabaya ditugaskan atau berpindah aktivitas kerja ke Balai RW.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah pola pelayanan agar pemerintah tidak sekadar hadir secara formal di lapangan atau menunggu warga datang mengurus administrasi kependudukan.
Eri mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan masih ada petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang mengurus Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Balai RW.
Baca Juga: Warga Surabaya Waspada! Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir 11 Hari ke Depan
Padahal, menurutnya, keberadaan pemerintah di Balai RW memiliki cakupan yang lebih luas karena berbagai persoalan warga harus dapat ditemukan dan ditangani langsung di tingkat wilayah.
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” ujar Eri, Rabu (23/9).
ASN Surabaya Tak Hanya Urus Adminduk
Eri menegaskan, keberadaan ASN di Balai RW tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan.
Baca Juga: Digitalisasi Parkir Tanjung Anom Surabaya Sukses Beri Pemerataan, Pendapatan Tembus Rp80 Juta
Banyaknya aduan yang masuk melalui hotline Lapor Cak Eri menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam memperkuat sistem pelayanan di tingkat bawah.
Eri ingin warga Surabaya merasakan kehadiran Pemkot melalui sistem pemerintahan yang bekerja langsung di tengah masyarakat, bukan hanya mengenal sosok wali kota.
“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma wali kotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” tegasnya.
Setiap RW Akan Memiliki Pengampu dari Pemkot
Dalam skema baru tersebut, seluruh perangkat daerah dibagi secara merata menjadi pengampu setiap RW. ASN dari berbagai dinas yang ditempatkan di suatu wilayah memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan yang muncul di wilayah tersebut.
Tidak hanya urusan sesuai bidang dinas masing-masing, petugas juga diminta memperhatikan persoalan sosial seperti stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin.
“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” jelasnya.
Baca Juga: Berlangsung Hingga November, Pemkot Surabaya Ajak Warga Nikmati Pameran Seni ARTSUBS 2026
Eri juga meminta kepala perangkat daerah menempatkan ASN yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengampu wilayah. Penempatan tersebut tidak boleh sekadar memindahkan personel tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam menangani persoalan warga.
Mulai Oktober 2026, ASN Kerja dari Balai RW
Jika menemukan persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, ASN pengampu diminta segera berkoordinasi dengan kepala dinas terkait dan mengeksekusi penyelesaiannya.
Eri tidak ingin persoalan warga tertunda karena harus menunggu rapat formal yang memakan waktu.
Kebijakan bekerja dari Balai RW tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Eri berharap perubahan pola kerja ini dapat membuat sistem pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat.
“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok wali kotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya