RADAR SURABAYA BISNIS - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons usulan DPRD DKI Jakarta terkait pemanfaatan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar guna mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan.
Pramono menilai bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa harus segera dimulai agar rencana strategis tersebut dapat berjalan secara optimal.
"Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah Giant Sea Wall-nya segera dimulai," ujar Pramono Anung dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, keberadaan Giant Sea Wall nantinya akan sangat mendukung ketersediaan pasokan air payau maupun air tawar yang dapat diolah kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Pramono juga memastikan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya telah siap untuk mengeksekusi proses pengolahan air tersebut jika infrastruktur utamanya telah terbangun.
"Dan untuk di Jakarta itu memang kalau itu bisa dilakukan, maka suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan gampang, Pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya kami siap untuk melakukan itu," tambahnya.
Respons Gubernur DKI ini sekaligus menjawab usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. Suhud mendorong pemerintah untuk masif memanfaatkan teknologi desalinasi sebagai sumber air alternatif bagi wilayah Jakarta.
Ia menilai ancaman kekeringan harus disikapi secara serius dengan berkaca pada penerapan serupa yang telah berjalan di wilayah Kepulauan Seribu.
"Mungkin juga langkah yang harus dilakukan adalah melakukan, di Kepulauan Seribu tuh sudah ada tuh desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar," kata Suhud.
Lebih lanjut, Suhud mendorong agar uji coba penerapan teknologi desalinasi ini bisa segera diperluas ke daratan Jakarta sebagai langkah mitigasi jangka panjang. "Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih," sambungnya.
Wacana dan usulan pemanfaatan air laut ini mengemuka setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta resmi menetapkan status Awas kekeringan untuk sejumlah wilayah di Ibu Kota pada periode 11–20 September 2026. Penetapan status darurat ini didasarkan pada peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (yas/han)
Sumber : radar surabaya bisnis